Isu Reshufle, Menhub: Bekerja Sebaik-baiknya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) dalam peluncuran sistem perizinan online angkutan sewa khusus di kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, 16 Juli 2017. TEMPO/Diko Oktara

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) dalam peluncuran sistem perizinan online angkutan sewa khusus di kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, 16 Juli 2017. TEMPO/Diko Oktara

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dirinya bekerja dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas yang diemban. Ia mengatakan hal ini ketika ditanyakan mengenai isu reshuffle yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

    "Yang bisa menilai pihak lain, kalau kami menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya saja," kata Budi Karya saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta Utara, Ahad, 16 Juli 2017.

    Baca: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PDIP Incar Posisi Menteri BUMN

    Budi Karya menuturkan Kementerian Perhubungan merupakan kementerian yang melayani kebutuhan primer bagi masyarakat, sehingga dirinya sadar akan ekspektasi masyarakat yang tinggi. "Kami tidak terlalu peduli semua pihak menilai kami, tapi kami buat yang terbaik."

    Menurut Budi Karya dirinya melakukan banyak hal di sektor perhubungan baik di laut, darat dan udara, dari Sabang sampai Merauke. Ia melihat tanpa semangat dan filosofi untuk berbakti kepada negara kerja-kerja itu akan sulit dilakukan.

    Simak: Reshuffle Kabinet, Tiga Menteri Wanita Jokowi Terancam Diganti

    Budi Karya mengungkapkan dirinya menyadari tugas yang diembannya berat, dan semua lini butuh dukungan transportasi. "Ini adalah basic, Insya Allah melakukan yang terbaik, hasilnya baik," ujar mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II ini.

    Beberapa waktu terakhir diisukan Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinetnya. Sejumlah nama menteri diisukan akan diganti atau digeser dari posisinya saat ini.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.