Kenapa HTI Tuding Perpu Ormas sebagai Akal-akalan Pemerintah?  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto saat ditemui di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, 8 Mei 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengkritik keras penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Menurut dia, terbitnya Perpu ini adalah akal-akalan pemerintah.

"Ini jelas akal-akalan untuk mencari jalan mudah bagi pembubaran ormas. Ormas mana? Hizbut Tahrir," kata Ismail dalam diskusi mengenai Perpu Ormas di restoran Puang Oca, Jakarta, Ahad, 16 Juli 2017.

Baca: Jokowi Mempersilakan Hizbut Tahrir Menggugat Perpu Ormas ke MK

Menurut Ismail, pemerintah telah menuduh HTI sebagai ancaman bagi ideologi negara tapi tidak diberi ruang untuk membela diri. "Pemerintah boleh menuduh. Tapi ketika tuduhan langsung dieksekusi dengan hukuman, ini adalah otoritarian baru," tutur Ismail.

Dalam Perpu Ormas, Ismail berujar, ormas hanya diberi waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti apa yang diminta dalam surat peringatan dari pemerintah. "Kemudian, bila peringatan itu tidak diindahkan, dilakukan penghentian kegiatan dan atau pencabutan status hukum."



Ismail menyatakan organisasinya menolak Perpu Ormas. "Tidak ada urusannya dengan Jokowi. Kami tidak masuk dalam oposan Jokowi," katanya. Untuk itu, HTI bersama 16 ormas lainnya akan menggugat Perpu Ormas ke Mahkamah Konstitusi, Senin, 17 Juli 2017.

Pada 12 Juli 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) diterbitkan. Terbitnya Perpu ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Simak juga: HTI Segera Gugat Perpu Ormas ke Mahkamah Konstitusi

Salah satu pihak yang menentang Perpu Ormas adalah HTI. Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung terbitnya Perpu itu. Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas mengatakan Perpu Ormas bisa mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal.

Menurut Robikin, UU Ormas sudah tidak memadai untuk menanggulangi organisasi yang menentang Pancasila serta NKRI. "Dalam hal ini, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI jelas-jelas membahayakan NKRI dan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Video Terkait:
Menteri Tjahjo Kumolo: Ormas Boleh Hidup tapi Harus Taat pada Undang-Undang








Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Untuk Korban Gempa Cianjur Dimulai Hari Ini

40 menit lalu

Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Untuk Korban Gempa Cianjur Dimulai Hari Ini

Presiden Jokowi mengunjungi area relokasi korban Gempa Cianjur.


Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Tito: Setiap Minggu Dibahas dan Dievaluasi

57 menit lalu

Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Tito: Setiap Minggu Dibahas dan Dievaluasi

Jokowi mengklaim upaya pemerintah mengendalikan inflasi di Tanah Air sudah detail dan cukup berhasil.


Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono, Polda DIY Terjunkan 400-500 Personel

1 jam lalu

Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono, Polda DIY Terjunkan 400-500 Personel

Seluruh rangkaian acara pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akan melibatkan 400-500 personel polisi demi keamanan dan kelancaran lalu lintas.


Pengamat Sebut 2 Faktor Penentu Kemenangan Ganjar, Prabowo, hingga Anies

3 jam lalu

Pengamat Sebut 2 Faktor Penentu Kemenangan Ganjar, Prabowo, hingga Anies

Agung Baskoro, menyebut Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Anies Baswedan perlu berebut restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi


Jokowi: Bantuan Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Disalurkan Kamis

3 jam lalu

Jokowi: Bantuan Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Disalurkan Kamis

Pemerintah juga melakukan relokasi rumah warga dengan total 56 ribu unit. Jokowi mengakui ini bukanlah jumlah yang sedikit.


Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

4 jam lalu

Jokowi ke Cianjur untuk Ketiga Kalinya, Cek Proyek Rumah Tanah Gempa

Jokowi langsung mengunjungi wilayah terdampak sehari kemudian, 22 November. Dua hari kemudian, 24 November, Jokowi kembali ke lokasi.


Jokowi Salurkan Bantuan Renovasi Rumah ke Korban Gempa Cianjur Pagi Ini

6 jam lalu

Jokowi Salurkan Bantuan Renovasi Rumah ke Korban Gempa Cianjur Pagi Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyalurkan bantuan renovasi rumah kepada korban gempa Cianjur, Jawa Barat pagi ini. Bantuan diberikan di sela-sela kunjungan kerja Presiden ke sana.


Madura United Protes ke PT LIB, Sebut Liga 1 Digelar Mendadak

13 jam lalu

Madura United Protes ke PT LIB, Sebut Liga 1 Digelar Mendadak

Manajemen Madura United kesulitan mencari akomodasi dan transportasi. Mereka protes ke PT LIB dan menyatakan Liga 1 diadakan tergesa-gesa.


Konsep Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono di Yogyakarta: Elegan, Sederhana Tapi Tetap Anggun

18 jam lalu

Konsep Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono di Yogyakarta: Elegan, Sederhana Tapi Tetap Anggun

Presiden Jokowi mengundang para panitia pernikahan di Yogyakarta dan Solo untuk melaporkan persiapan pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono.


40 Tahun Teater Payung Hitam, Sardono W. Kusumo Singgung Perang Rusia-Ukraina

18 jam lalu

40 Tahun Teater Payung Hitam, Sardono W. Kusumo Singgung Perang Rusia-Ukraina

Sardono W. Kusumo tampil di Teater Payung Hitam menyampaikan orasi kebudayaan yang menyinggung soal perang Rusia-Ukraina dan empati.