Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

695 TKI Tertangkap di Malaysia, Pemerintah Akan Lakukan Ini

image-gnews
Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan sedikitnya 695 tenaga kerja Indonesia (TKI) terjaring operasi keimigrasian yang digelar Malaysia. "Itu jumlah penangkapan razia setelah selesainya pendaftaran E-Kad (1 Juli) hingga 10 Juli 2017," ujar Iqbal saat jumpa pers di kantornya, Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017.

Sejak awal bulan ini pemerintah Malaysia menggelar operasi yustisi besar-besaran terhadap para pekerja asing. Operasi itu berlangsung setelah program pembuatan Enforcement Card (E-Kad) yang diselenggarakan Imigrasi Malaysia sejak Februari hingga 30 Juni lalu berakhir.

Baca: Buntut Pungutan, Pemerintah Perketat Permintaan TKI di Malaysia 

E-Kad dapat dimanfaatkan buruh migran ilegal untuk mengurus kelengkapan dokumen dan mengikuti proses rehiring atau perekrutan kembali. Program ini diterapkan oleh Malaysia untuk para pekerja asing dari 15 negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, Filipina, India, Kazakhstan, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Vietnam.

Menurut Iqbal, selain menangkap 695 pekerja asal Indonesia, pemerintah Malaysia menangkap 2.319 pekerja asing dari 14 negara lain. Selain itu, ada 57 majikan yang memperkerjakan para tenaga asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia sempat menjenguk para buruh imigran yang tertangkap itu di tempat penahanan mereka. Salah satunya adalah di depot imigrasi Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Di sana sedikitnya 300 pekerja Indonesia ditempatkan. "Kita lihat WNI kita dalam keadaan baik. Mereka dapat makan dua kali sehari dan snack," ujar Iqbal.

Pemerintah Indonesia telah meminta pemerintah Malaysia menjamin hak dasar para tenaga kerja Indonesia yang terjaring razia imigrasi itu. "Agar TKI yang ditangkap dapat perlakuan baik. Hak mereka dihormati sejak penangkapan sampai pemulangan nanti," kata Iqbal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: TKI di Malaysia Makin Dibebani Pungutan, Ini Hitung-hitungannya

Para buruh migran yang terjaring razia itu saat ini hanya memiliki dua pilihan untuk kembali ke Indonesia, yaitu deportasi sukarela dengan membayar 800 ringgit Malaysia atau deportasi gratis tapi harus menjalani proses hukum yang berlaku. Tim Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal RI di Malaysia akan berupaya mempercepat proses hukum setiap WNI yang terjaring razia imigrasi.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Hermono, mengatakan para pekerja asing yang ditangkap akan disidik selama dua pekan setelah tertangkap. "Setelah dua minggu, mereka akan disidang di pengadilan imigrasi yang biasanya hukumannya 3-6 bulan penjara," kata dia.

Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKI ilegal di Malaysia sekitar 1,5 juta. Saat ini sebagian dari mereka sedang bersembunyi di hutan. "Kami tidur di hutan dan hanya keluar untuk memasak dan mengambil air," ujar Ayu, 25 tahun, tenaga kerja asal Indonesia, kepada Malaysiakini.com. Ayu membawa bayinya menginap berhari-hari di hutan di kawasan Genting Highlands, Malaysia, untuk menghindari razia.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kementerian Luar Negeri Buka Suara soal Peluang Indonesia Jadi Mediator Israel-Palestina

1 hari lalu

Direktur Jenderal Asia Pasifik & Afrika Abdul Kadir Jailani (kanan) dan Direktur Jenderal Hukum & Perjanjian Internasional L. Amrih Jinangkung (kiri), dalam pengarahan pers di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Kementerian Luar Negeri Buka Suara soal Peluang Indonesia Jadi Mediator Israel-Palestina

Menurut Kementerian Luar Negeri, Indonesia harus realistis melihat perannya dalam konflik Israel-Palestina.


Ini Alasan Menteri Luar Negeri RI Belum Kunjungi Palestina

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara dengan Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Ini Alasan Menteri Luar Negeri RI Belum Kunjungi Palestina

Kementerian Luar Negeri mengungkap alasan mengapa menteri luar negeri Indonesia hingga saat ini belum pernah mengunjungi Palestina.


Ini Arti Pentingnya Fatwa Hukum ICJ tentang Pendudukan Israel di Palestina

1 hari lalu

Para delegasi menghadiri keputusan mengenai permintaan Afrika Selatan untuk memerintahkan penghentian serangan Israel di Rafah di Gaza sebagai bagian dari kasus yang lebih besar yang diajukan ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida, di Mahkamah Internasional (ICJ), di Den Haag, Belanda 24 Mei 2024. REUTERS/Johanna Geron
Ini Arti Pentingnya Fatwa Hukum ICJ tentang Pendudukan Israel di Palestina

Kementerian Luar Negeri menila fatwa hukum ICJ tentang pendudukan Israel di Palestina bersejarah dan memenuhi harapan masyarakat internasional.


Kemlu: Indonesia akan Ajak Masyarakat Internasional Tindaklanjuti Fatwa Hukum ICJ

2 hari lalu

Ahli hukum Inggris Malcom Shaw dan penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel Tal Becker menyaksikan hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) mendengarkan permintaan tindakan darurat dari Afrika Selatan, yang meminta pengadilan memerintahkan Israel menghentikan aksi militernya di Gaza dan menghentikan tindakan genosida yang dilakukan terhadap warga Palestina selama perang dengan Hamas di Gaza, di Den Haag, Belanda, 11 Januari 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen
Kemlu: Indonesia akan Ajak Masyarakat Internasional Tindaklanjuti Fatwa Hukum ICJ

Indonesia bakal mengajak komunitas internasional menindaklanjuti fatwa hukum ICJ tentang Israel di Palestina.


Unjuk Rasa di Bangladesh, Kementerian Luar Negeri Pastikan WNI Aman

3 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Unjuk Rasa di Bangladesh, Kementerian Luar Negeri Pastikan WNI Aman

Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI di Bangladesh.


Kementerian Luar Negeri Pantau Situasi Keamanan di Bangladesh

4 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Pantau Situasi Keamanan di Bangladesh

Kementerian Luar Negeri RI memastikan memantau situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi


Motif WNI Merampok Wanita di Jepang: Butuh Uang

5 hari lalu

Ilustrasi begal / penyerangan dengan senjata tajam pisau / klitih / perampokan. Shutterstock
Motif WNI Merampok Wanita di Jepang: Butuh Uang

WNI di Jepang merampok dan memukul wanita di Jepang. Tersangka mengambil uang korban sebesar 600 Yen atau sekitar Rp 62.000.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI di Jepang Terlibat Penyerangan dan Perampokan

6 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI di Jepang Terlibat Penyerangan dan Perampokan

WNI atas nama Rohmat Hidayat terkonfirmasi terlibat penyerangan dan perampokan seorang perempuan di Jepang.


Kementerian Luar Negeri Pastikan Tak Ada WNI dalam Korban Penembakan di Oman

7 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Pastikan Tak Ada WNI dalam Korban Penembakan di Oman

Penembakan di Oman menewaskan empat orang dan beberapa korban luka-luka. Kementerian Luar Negeri memastikan WNI selamat.


Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

7 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

Sejumlah pihak mengecam berlangsungnya pertemuan lima Nahdliyin atau warga NU dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.