Pegawai KPK Gugat Pansus Hak Angket ke Mahkamah Konstitusi  

Reporter

Sejumlah pegiat dari Koalisi Save KPK mengenakan kostum super hero saat menggelar aksi dukungan kepada KPK di Jakarta, 16 April 2017. Dalam aksinya mereka mengecam segala bentuk pelemahan dan intimidasi kepada KPK serta meminta pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada pegawai dan penyidik KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan gugatan uji materi soal Pansus hak angket KPK. Mereka menilai kehadiran Pansus angket KPK telah merugikan kinerja KPK.

Pegawai KPK, Lakso Anindito, mengatakan pengajuan gugatan dilakukan pada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Pasal ini terkait dengan objek hak angket yang bisa dilakukan DPR.

Baca juga:

Di Luar Nalar Bambang Widjojanto, Panitia Angket Temui Koruptor

"Kalau kita mau melihat secara objektif bahwa objek hak angket tidak pernah selain dari pemerintah dalam konteks eksekutif, bukan pada KPK yang jelas-jelas penegak hukum," kata Lakso di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

Gugatan dilakukan lima pegawai KPK. Selain Lakso yang merupakan pengurus pegawai KPK, ada Harun Al Rasyid (Ketua II Wadah Pegawai KPK), Hotman Tambunan, Yadyn (jaksa KPK), dan Novariza.

Baca pula:

Pukat UGM: Logika Yusril Soal Hak Angket DPR ke KPK Kacau

Lakso menilai keberadaan pansus angket KPK sulit dipisahkan dari kasus yang tengah ditangani KPK, yakni dugaan korupsi kasus e-KTP. Karena itu dia menilai, multitafsir soal objek hak angket ini digunakan DPR untuk membentuk membentuk pansus angket KPK. "Kami melihat DPR menggunakan momentum itu (multitafsir) untuk menggunakan itu (membentuk pansus angket DPR)," kata Lakso.

Gugatan uji materi dilakukan pegawai KPK dengan tiga alasan. Pertama pansus angket KPK dianggap sebagai proses intervensi penegakan hukum. Jika dibiarkan, mereka menilai akan membahayan bukan hanya pada saat ini, tapi juga masa yang akan dapang.

Baca pula:

Ini Alasan Pansus Hak Angket KPK Tolak Hadirkan Pakar Anti-Angket

Kedua, dalam kedudukan sebagai pembayar pajak, mereka ingin agar duit pajak yang dikeluarkan digunakan maksimal dalam pemberantasan korupsi. "Penggunakan duit pajak kami dalam pansus KPK bertentangan dengan hal tersebut," kata Lakso.

Ketiga, kebeadaan pansus KPK juga bukan semata-mata nasib KPK, tapi juga nasib lembaga-lembaga lain yang pasca reformasi dibentuk sesuai undang-undang untuk bekerja secara independen.

Simak:
Pansus Hak Angket KPK dan Fahri Hamzah Sambangi Kejaksaan

Pegawai lainnya, Harun Al Rasyid berharap hakim MK bisa memutus perkara secara adil dan proporsional. Dia juga berharap hakim bisa memberi putusan secepatnya, karena keberadaan pansus angket sangat merugikan KPK. "Pansus angket ini telah banyak menimbulkan pro-kontra, polemik, bahkan banyak mudarat dan mafsadatnya," kata Harun.

Diantara kerugian keberadaan pansus hak angket KPK itu, kata Harun, adalah para pegawai menjadi tidak fokus dalam bekerja, demikian juga para pimpinan yang terganggu. "Dan kami kira DPR juga banyak hal yang lebih manfaat dan strategis dilakukan, misalnya pembahasan UU yang belum selesai," kata Harun.

AMIRULLAH SUHADA

Video Terkait:
Pansus Hak Angket Sambangi Jaksa Agung, Ini Kata Fahri Hamzah








KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

7 jam lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

1 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

4 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

4 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

5 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

5 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.