Miryam S. Haryani Didakwa Memberi Keterangan Tidak Benar

Reporter

Tersangka buron Miryam S Haryani, dibawa anggota polisi untuk diserahkan ke KPK, di Polda Metro Jaya, Jakarta, 1 Mei 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Miryam S. Haryani, didakwa sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Jaksa menyebutkan Miryam telah mencabut semua keterangan yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang menerangkan adanya penerimaan uang dari Sugiharto, terdakwa korupsi e-KTP.

"Terdakwa (Miryam) beralasan, pada saat pemeriksaan penyidikan, (dia) telah ditekan dan diancam tiga penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar," kata jaksa penuntut umum KPK, Kresno Anto Wibowo, saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

Baca juga: Sebelum Sidang Dakwaan, Miryam S Haryani Malu karena Jerawat

Kresno membeberkan peristiwa itu bermula saat Miryam dihadirkan sebagai saksi perkara proyek e-KTP atas terdakwa Irman dan Sugiharto pada 23 Maret 2017. Di sidang itu, ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai keterangan dalam BAP pada 7 dan 14 Desember 2016 serta 24 Januari 2017 yang diparaf terdakwa.

Miryam membenarkan keterangan dalam BAP yang diparafnya itu berasal darinya. Namun saat itu Miryam malah mencabut seluruh BAP dengan alasan isinya tidak benar. Alasannya, Miryam mengaku ditekan dan diancam tiga penyidik yang memeriksanya.

Hakim tidak percaya dengan alasan Miryam. Sebab, keterangan politikus Hanura itu sangat runut, sistematis, dan mustahil hasil karangan. Sehingga alasan pencabutan BAP itu dianggap tidak logis.

Pada 30 Maret 2017, penuntut umum menghadirkan kembali terdakwa di persidangan bersama tiga penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan, M. I. Susanto, dan A. Damanik. Saat dikonfrontasi, keterangan Miryam sangat bertolak belakang dengan keterangan ketiga penyidik. Jaksa pun berkesimpulan bahwa alasan Miryam mencabut BAP lantaran ditekan dan ditekan penyidik adalah keterangan yang tidak benar.

"Demikian pula keterangan terdakwa membantah penerimaan uang dari Sugiharto juga bertentangan dengan keterangan Sugiharto, yang menerangkan telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa," ujar Kresno.

Atas perbuatannya, jaksa mendalami Miryam telah melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang, Miryam S Haryani melayangkan keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.

MAYA AYU PUSPITASARI








Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

54 hari lalu

Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

Berikut beberapa kasus besar yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan justice collaborator.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

54 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


ICW Minta Menkumham Yasonna Pindahkan Setya Novanto ke Nusakambangan

17 Juli 2021

ICW Minta Menkumham Yasonna Pindahkan Setya Novanto ke Nusakambangan

ICW meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memindahkan Setya Novanto ke Nusakambangan.


KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

23 Juni 2021

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang.


KPK Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi e-KTP Markus Nari ke LP Sukamiskin

2 Oktober 2020

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi e-KTP Markus Nari ke LP Sukamiskin

KPK mengeksekusi terpidana kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, Markus Nari.


KPK Belum Sidik TPPU Setya Novanto di Kasus E-KTP

7 Juli 2020

KPK Belum Sidik TPPU Setya Novanto di Kasus E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setya Novanto terkait perkara korupsi e-KTP.