Hakim Menolak Nota Keberatan Buni Yani, Sidang Bakal Dilanjutkan

Reporter

Buni Yani menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.COBandung - Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan terdakwa kasus ujaran kebencian, Buni Yani. Majelis memutuskan perkara Buni Yani tetap dilanjutkan untuk diperiksa di persidangan.

"Mengadili, menolak eksepsi dari terdakwa, dan memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan perkara tersebut. Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa," ujar ketua majelis hakim, M. Sapto, saat membacakan putusan sela di Gedung Arsip, Kota Bandung, Selasa, 11 Juli 2017.

Baca: Buni Yani Akan Ajukan Nota Keberatan atas Dakwaan Jaksa 

Buni Yani menyampaikan nota keberatan saat perkaranya sudah masuk meja hijau. Ada sembilan poin keberatan yang diajukan Buni. Salah satunya terkait dengan dakwaan yang menyatakan dia melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang sebelumnya tidak pernah dijadikan landasan pemeriksaan saat tahap penyidikan.

Dalam dakwaan tersebut, Buni didakwa telah mengubah atau mengurangi video pidato Basuki Tjahaja Purnama yang ia sebarkan melalui akun Facebook miliknya. Buni Yani mengunggah video pidato Ahok saat menyinggung Surat Al-Maidah.

Buni dan kuasa hukumnya menilai dakwaan jaksa seharusnya gugur menyusul keputusan majelis hakim terhadap perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang sudah berkekuatan hukum tetap. 

Simak: Jaksa Tambah Pasal, Buni Yani: Bimsalabim Muncul di Dakwaan 

Terkait dengan nota keberatan ihwal penerapan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menjadi poin keberatan Buni, majelis hakim beralasan pasal tersebut sudah tercantum dalam dakwaan yang disusun jaksa penuntut. 

Dakwaan tersebut, ujar majelis hakim, telah dilengkapi dengan berita acara penyidikan dan dibubuhi keterangan ahli dan terdakwa. "Dakwaan nantinya akan dibuktikan di persidangan," ujar majelis hakim.

Atas keputusan majelis hakim tersebut, sidang Buni Yani akan dilanjutkan. Agenda persidangan berikutnya adalah pemeriksaan saksi yang didatangkan jaksa penuntut umum.

Lihat: Kasus Ujaran Kebencian, Buni Yani Bantah Edit Video Pidato Ahok 

Penasihat hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengatakan, kendati kecewa dengan keputusan hakim, pihaknya tetap menghormati. Ia menilai majelis hakim ingin menguji pokok perkara di persidangan. 

"Keliatannya (hakim) penasaran ingin menguji di pokok perkara. Ingin ada pembuktian-pembuktian. Tidak apa-apa, jadi biar penyelesaiannya lebih komprehensif," ujar Aldwin.

Buni Yani didakwa dua pasal sekaligus, yakni Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Selain itu, Buni didakwa melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dalam dakwaan itu, Buni didakwa telah mengubah atau mengurangi video pidato Basuki Tjhaja Purnama yang ia sebarkan melalui akun Facebook miliknya.

IQBAL T. LAZUARDI S.








4 Perkawinan Beda Agama Dicatatkan di Jakarta Selatan, Hasil Penetapan Pengadilan

14 hari lalu

4 Perkawinan Beda Agama Dicatatkan di Jakarta Selatan, Hasil Penetapan Pengadilan

Pemerintah Kota Jakarta Selatan mencatat empat perkawinan beda agama pada 2022 guna mematuhi putusan Pengadilan Negeri di daerah itu.


Sidang Indra Kenz Binomo Periksa 7 Korban, Akan Lanjut Unjuk Rasa

35 hari lalu

Sidang Indra Kenz Binomo Periksa 7 Korban, Akan Lanjut Unjuk Rasa

Pengadilan Negeri Tangerang menyidangkan perkara Indra Kesuma alias Indra Kenz 26 tahun.


Praperadilan Mardani Maming, Begini Pengertian dan Regulasi Praperadilan

26 Juli 2022

Praperadilan Mardani Maming, Begini Pengertian dan Regulasi Praperadilan

KPK tetapkan Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming tersangka suap dan gratifikasi. Mardani lakukan gugatan praperadilan. Ini pengertiannya.


Kasus Penembakan Istri Anggota TNI, Panglima TNI Andika Perkasa Sebut Pasal Hukuman Mati

26 Juli 2022

Kasus Penembakan Istri Anggota TNI, Panglima TNI Andika Perkasa Sebut Pasal Hukuman Mati

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mendorong pidana atau hukuman mati kasus penembakan istri anggota TNI, sesuai Pasal 340 KUHP. Ini ketentuannya.


Pengacara Ngotot Terdakwa Pencabulan Santriwati Jombang Dihadirkan di Ruang Sidang

25 Juli 2022

Pengacara Ngotot Terdakwa Pencabulan Santriwati Jombang Dihadirkan di Ruang Sidang

Dalam eksepsinya, pengacacara terdakwa kasus pencabulan santriwati Jombang, Mas Bechi, ngotot kliennya dihadirkan di ruang sidang.


Dokter Pembakar Bengkel Divonis 8 Tahun Penjara, Jaksa Penuntut Banding

25 Juli 2022

Dokter Pembakar Bengkel Divonis 8 Tahun Penjara, Jaksa Penuntut Banding

Dokter pembakar bengkel di Tangerang, dr Mery Anastasia telah melahirkan bayi perempuan, yang kini diasuh orang tuanya.


Pengadilan Negeri Semarang Putus PKPU Pengelola Jogja Apartemen

21 Juli 2022

Pengadilan Negeri Semarang Putus PKPU Pengelola Jogja Apartemen

PKPU berlangsung selama 45 hari terhitung sejak 20 Juli 2022.


Merpati Air Resmi Dinyatakan Pailit

7 Juni 2022

Merpati Air Resmi Dinyatakan Pailit

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan perjanjian perdamaian (homologasi) Merpati Air.


Terdakwa Investasi Emas Skema Ponzi Budi Hermanto Dituntut 17 Tahun Penjara

23 Mei 2022

Terdakwa Investasi Emas Skema Ponzi Budi Hermanto Dituntut 17 Tahun Penjara

Kuasa hukum korban investasi emas skema ponzi itu menyambut tuntutan JPU agar aset terdakwa yang telah disita dikembalikan pada korban.


BNN Tangkap Dua Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung

20 Mei 2022

BNN Tangkap Dua Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung

BNN Provinsi Banten menangkap dua hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas dugaan penyalahgunaan narkoba.