Yusril: Jika KPK Menolak Pansus Angket, Bisa Gugat ke Pengadilan

Reporter

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 21 Juni 2017. Tempo/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bergulirnya hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah. Jika dianggap ilegal, menurut Yusril, KPK bisa menggugat keberadaan Panitia Khusus Angket ke pengadilan.

"Kami bisa berdebat apakah DPR berwenang membentuk pansus menyelidikan KPK. Kalau KPK tidak setuju, bawa ke pengadilan apakah sah atau tidak sah," kata Yusril dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Angket KPK, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 10 Juli 2017.

Baca: Johan Budi: Presiden Menolak Jika Rekomendasi Pansus Lemahkan KPK

Dengan membawanya ke persidangan, kata Yusril, KPK pun dapat mengajukan putusan sela sehingga pemeriksaan oleh pansus hak angket KPK dapat berhenti sampai ada keputusan yang inkracht. Menurut dia, cara ini lebih fair dibandingkan menolak hadir dalam pansus.

"Jadi memakai cara hukum, bukan cara politik," ujarnya.

KPK masih mengkaji keabsahan Pansus Hak Angket KPK. Pembentukan pansus itu sempat diindikasi berseberangan dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 201 ayat 2 UU tersebut mengharuskan keanggotaan pansus terdiri atas semua unsur fraksi di DPR.

Baca: Yusril Ihza: DPR Dapat Menggulirkan Hak Angket kepada KPK

Keberadaan Pansus Hak Angket KPK pun menuai pro dan kontra. Terakhir, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan sekitar 400 guru besar dari berbagai universitas menyatakan menilai keberadaan panitia khusus cacat hukum. Mereka juga menyatakan dukungannya terhadap KPK.

Yusril mengakui adanya beda pendapat soal kehadiran pansus. Menurut dia, perlu pihak ketiga yang netral, objektif, dan menengahi polemik kehadiran pansus angket KPK seperti pengadilan. "Kembali lagi ini sesuatu yang batal demi hukum atau harus dibatalkan," kata dia.

ARKHELAUS W.






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

7 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

8 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

8 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

11 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

13 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

13 jam lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

14 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

15 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

16 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

17 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini