Muhaimin Iskandar: Pemindahan Ibu Kota Terwujud di Rezim Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mengambil hidangan santap siang bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disela pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 29 November 2016. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo mengambil hidangan santap siang bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disela pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 29 November 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yakin wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta bisa diwujudkan pemerintahan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mendorong agar rencana itu cepat direalisasikan mengingat kondisi ibu kota Jakarta yang semakin parah oleh kemacetan. Palangkaraya menjadi wacana ibu kota baru.

    Muhaimin Iskandar pun mendukung bila adanya pemindahan ibu kota dari Jakarta nantinya dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang diwacanakan pemerintah Jokowi.

    Baca juga:
    Pemindahan Ibu kota Negara, Indef: Jakarta Masih Bisa Dibenahi

    "Kalau Pak Jokowi memulai, bagus. Karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) gagal memindahkan ke sana," kata Muhaimin Iskandar saat ditanyai di sela acara halalbihalal di rumahnya di Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu, 8 Juli 2017.

    Muhaimin memandang gaya kepemimpinan Jokowi yang sederhana mendukung rencana tersebut, terlebih karena belum ada Istana Presiden yang dibangun di Palangkaraya. "Gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang merakyat, mungkin kantor istananya pinjam rumah siapa dulu bisa," ujar Muhaimin berkelakar.

    Baca pula:
    Siti Zuhro LIPI: Butuh 5 Tahun Lebih Pemindahan Ibu Kota Negara

    PKB, menurut dia, sudah mendorong rencana pemindahan ibu kota sejak era Presiden SBY. Sayangnya, rencana itu tak terwujud dalam dua periode pemerintahan presiden keenam tersebut. Pemindahan ibu kota pun dianggap bisa membantu pemerataan ekonomi.

    "Supaya ada pemerataan pembangunan. Jakarta ini sudah luar biasa, 85 persen perputaran uang ada di Jakarta ini," kata dia.

    Simak:
    Pemindahan Ibu Kota, Pakar Kota UGM: Kaltim atau Sulbar

    Walau demikian, pria yang akrab disapa Cak Imin itu berharap pemindahan ibu kota tak menganggu prioritas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia menilai rencana itu bisa dieksekusi melalui kerja sama dengan pihak swasta.

    "Kalau melibatkan swasta enggak masalah, yang penting cuma (sebatas) bisnis saja. Sama saja kerja sama antarnegara dengan kerja sama dengan swasta," ujar Muhaimin Iskandar.

    Baca:
    Ketua DPD Menilai Palangkaraya Layak Jadi Ibu Kota Negara

    Palangkaraya sudah dirancang Presiden Sukarno yang meresmikannya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957. Ide itu, menurut Sukarno, sudah tertuang dalam sebuah masterplan. Rencana itu kembali mencuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2010, dan kini menjadi perhatian kembali di era pemerintah Jokowi seiring menguatnya wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

    YOHANES PASKALIS PAE DALE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.