TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto
kembali mendesak DPR agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) segera diselesaikan. Menurut dia, aturan pemberantasan terorisme yang sudah diperbaiki itu bisa dipakai untuk mengatasi pergerakan teroris, termasuk yang bersifat individual atau lone wolf terrorist.
"Lone wolf jadi teror yang bukan bagian dari suatu jaringan, tetapi atas inisiatif sendiri, ini juga perlu perhatian. Lalu bagaimana mengamankan itu? Bagaimana mengatasi itu? UU Terorisme diperbaiki," ujar Wiranto usai rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 3 Juli 2017.
Baca: Menko Polhukam Wiranto: Terorisme Harus Dilawan Secara Total
Pergerakan teroris lone wolf, menurut dia, sangat dipengaruhi informasi yang berasal dari Internet. Metode ini dipakai dalam teror yang terjadi selama sepekan terakhir, seperti penyerangan terhadap dua anggota polisi di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan.
"Bukan terencana tapi dilaksanakan oleh orang-orang yang terjebak oleh pengaruh Internet. Teror yang bukan menjadi bagian dari satu jaringan tapi atas inisiatif sendiri," kata Wiranto.
Simak: Wiranto Ingin TNI Turun Langsung Berantas Terorisme, Bukan BKO
Wiranto juga meminta andil masyarakat untuk mendeteksi teror lone wolf. "Masyarakat yang tahu lingkungannya, yang tahu tetangganya mungkin ada sesuatu yang patut dicurigai, segera lapor. Ini semua memang bagian dari deteksi dini masyarakat, kita galakkan," tutur dia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius pun menyorot penyebab maraknya teroris lone wolf di Indonesia. "Kan online, mana ada sekat kita (dalam hal) online. Semua masuk sepanjang ada sinyal," ujar Suhardi usai rapat bersama Wiranto.
Lihat: Wiranto Buktikan ISIS Gagal Bangun Kekuatan di Poso
Menurut Suhardi perkembangan teknologi Internet memicu perluasan wilayah perekrutan teroris. "Iya luas, kan digerakkan, (mereka) ini simpatisan."
Suhardi memastikan bahwa aparat mengawasi pergerakan warga negara Indonesia yang baru pulang dari Suriah. Ia mengklaim memiliki data jumlah WNI 'alumnus' Suriah tersebut, namun enggan membeberkan rinciannya. "Sekian ratus sudah ada, yang balik sudah ada, dan sudah tersebar di seluruh Indonesia itu," ujarnya.
YOHANES PASKALIS PAE DALE
