DPR Ancam Boikot Anggaran KPK-Polri, Sri Mulyani: Tak Berdampak

Reporter

Menteri keuangan, Sri Mulyani saat konfrensi press usai mengikuti penghargaan dalam acara meresmikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, 20 September 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.COJakarta - Pemerintah menanggapi dingin rencana Dewan Perwakilan Rakyat membekukan pembahasan anggaran KPK dan Polri. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, malah bingung dengan rencana DPR tersebut. Menurut dia, rencana itu tidak akan berdampak apa-apa.

"Ya, enggak berdampaklah. Penyusunan anggaran 2017 kan sudah selesai, sementara yang tahun 2018 belum dibahas. Jadi saya enggak tahu (apa yang mau dibekukan). Nota keuangan juga belum disampaikan ke Presiden Joko Widodo," ujar Sri Mulyani saat dicegat Tempo di Istana Kepresidenan, Kamis, 22 Juni 2017.

Baca juga:
Soal Pembekuan Anggaran, Fahri Hamzah: DPR Perlu Disiplinkan KPK

Sebagaimana telah diberitakan, rencana pembekuan anggaran itu pertama kali dilontarkan oleh anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Misbakhun. Kepada awak media, Misbakhun menyebutkan pembekuan anggaran Polri dan KPK 2018 bisa dilakukan jika keduanya tetap ngeyel tidak menghadirkan Miryam S. Haryani di DPR.

Miryam sendiri adalah saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Saat diperiksa di KPK, ia mengaku diancam kolega-koleganya untuk tidak membeberkan detail perkara korupsi e-KTP. Belakangan, Miryam malah mengaku diancam tiga penyidik KPK yang membuatnya menjadi tersangka pemalsuan keterangan dan diminta hadir ke DPR.

Baca pula: 
DPR Bakal Boikot Anggaran KPK dan Polisi, Yusril: Mekanismenya?

Sri Mulyani melanjutkan, dia memilih bergeming atas rencana DPR tersebut. Alasannya, selain anggaran 2017 sudah berjalan dan anggaran 2018 belum dibahas, tidak ada alasan untuk khawatir atas rencana DPR. "Tetap jalan saja, enggak ada alasan (enggak jalan)," Sri menegaskan.

Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution malah menganggap ancaman DPR itu bukan sebagai ancaman. Selain dasarnya belum jelas, pembahasan anggaran 2018 juga belum dimulai. "Itu dianggap ancaman juga belum. Ya, kita tidak berharaplah itu terjadi," ujar Darmin.

ISTMAN M.P.






Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

15 menit lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

52 menit lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

3 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

4 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

4 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

5 jam lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.


Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

6 jam lalu

Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

Fahira Idris menilai pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem sangat krusial untuk menepis upaya kriminalisasi.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

7 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

KPK ingin membantah adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan membuka hasil penyelidikan kepada publik.