Pledoi Baiq Nuril, Kuasa Hukum: Bebaskan dari Segala Tuntutan

Reporter

TEMPO/Supriyantho Khafid

TEMPO.CO, Mataram - Kuasa Hukum Baiq Nuril Nukman meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram membebaskan kliennya dari tuntutan pidana, karena secara materiil maupun formil, Nuril tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan JPU. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pledoi sidang kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Baiq Nuril Nukman, Rabu, 21 Juni 2017.

Azis Fauzi, salah satu kuasa hukum Baiq Nuril Nukman mengatakan, secara materiil, semua unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan keterangan saksi LAR, saksi HA, keterangan terdakwa dan ahli dari Kemenkominfo yang satu denga lainnya bersesuaian.

Baca juga:
Rieke Dyah Pitaloka Salah Satu Penjamin Nuril jadi Tahanan Kota

"Secara formil, bukti primer yang diajukan JPU untuk menjerat terdakwa tidak sah karena merupakan salinan atau copy, sedangkan aslinya tidak dapat dihadirkan. Padahal berdasarkan keterangan ahli dari Kemenkominfo bukti primernya wajib dihadirkan untuk memastikan dalam bukti tersebut tidak pernah diedit atau diubah," kata Azis.

Dia menambahkan bahwa berdasarkan keterangan saksi MHJ dan saksi ID dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bukti rekaman yang diperdengarkan di persidangan berbeda dengan yang pernah saksi dengar sebelumnya karena nama Landriyati dihilangkan. Selain itu, terhadap bukti rekaman tersebut telah batal dan tidak mengikat berdasarkan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang telah menentukan bahwa rekaman baru bisa menjadi bukti yang sah jika rekaman tersebut diperoleh atas permintaan penegak hukum.

Baca pula:
Sidang Penyebar Percakapan Mesum, Pelapor Pingsan Saat Bersaksi

"Dalam kasus ini terdakwa merekam dengan inisiatif sendiri untuk mempertahankan martabatnya, jadi rekaman tersebut tidak sah dijadikan alat bukti," kata Azis Ia menambahkan Jaksa Penuntut Umum hanya memiliki satu alat bukti, yaitu keterangan saksi HIM. Keterangan saksi HIM pun kata Azis telah berubah selama 3 kali dalam persidangan, "patut diduga keterangannya tdk benar," katanya.

Satu saksi, kata Azis tidak bisa menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana kpd Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP atau asas unus testis nullus testis; satu saksi bukanlah saksi. Atas dasar pertimbangan tersebut, tim kuasa Nuril berharap majelis hakim agar membebaskan Nuril dari tuntutan.

Seperti diberitakan, dalam sidang sebelumnya JPU menuntut terdakwa Baiq Nuril Nukman dengan hukuman enam bulan penjara karena Nuril dianggap telah melakukan penyebaran atau transmisi rekaman percakapannya dengan Haji Muslim, selaku saksi korban atau saksi pelapor. Jaksa menyebut sesuai fakta persidangan, terdakwa Nuril terbukti melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Mmenurut rencana persidangan akan dilanjutkan pada 19 Juli mendatang dengan agenda pembacaan keputusan hakim.

ABDUL LATIEF APRIAMAN






4 Perkawinan Beda Agama Dicatatkan di Jakarta Selatan, Hasil Penetapan Pengadilan

14 hari lalu

4 Perkawinan Beda Agama Dicatatkan di Jakarta Selatan, Hasil Penetapan Pengadilan

Pemerintah Kota Jakarta Selatan mencatat empat perkawinan beda agama pada 2022 guna mematuhi putusan Pengadilan Negeri di daerah itu.


Sidang Indra Kenz Binomo Periksa 7 Korban, Akan Lanjut Unjuk Rasa

34 hari lalu

Sidang Indra Kenz Binomo Periksa 7 Korban, Akan Lanjut Unjuk Rasa

Pengadilan Negeri Tangerang menyidangkan perkara Indra Kesuma alias Indra Kenz 26 tahun.


Praperadilan Mardani Maming, Begini Pengertian dan Regulasi Praperadilan

26 Juli 2022

Praperadilan Mardani Maming, Begini Pengertian dan Regulasi Praperadilan

KPK tetapkan Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming tersangka suap dan gratifikasi. Mardani lakukan gugatan praperadilan. Ini pengertiannya.


Kasus Penembakan Istri Anggota TNI, Panglima TNI Andika Perkasa Sebut Pasal Hukuman Mati

26 Juli 2022

Kasus Penembakan Istri Anggota TNI, Panglima TNI Andika Perkasa Sebut Pasal Hukuman Mati

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mendorong pidana atau hukuman mati kasus penembakan istri anggota TNI, sesuai Pasal 340 KUHP. Ini ketentuannya.


Pengacara Ngotot Terdakwa Pencabulan Santriwati Jombang Dihadirkan di Ruang Sidang

25 Juli 2022

Pengacara Ngotot Terdakwa Pencabulan Santriwati Jombang Dihadirkan di Ruang Sidang

Dalam eksepsinya, pengacacara terdakwa kasus pencabulan santriwati Jombang, Mas Bechi, ngotot kliennya dihadirkan di ruang sidang.


Dokter Pembakar Bengkel Divonis 8 Tahun Penjara, Jaksa Penuntut Banding

25 Juli 2022

Dokter Pembakar Bengkel Divonis 8 Tahun Penjara, Jaksa Penuntut Banding

Dokter pembakar bengkel di Tangerang, dr Mery Anastasia telah melahirkan bayi perempuan, yang kini diasuh orang tuanya.


Pengadilan Negeri Semarang Putus PKPU Pengelola Jogja Apartemen

21 Juli 2022

Pengadilan Negeri Semarang Putus PKPU Pengelola Jogja Apartemen

PKPU berlangsung selama 45 hari terhitung sejak 20 Juli 2022.


Merosot Daya Beli Pertamax di Mataram Sejak Harga Naik

19 Juli 2022

Merosot Daya Beli Pertamax di Mataram Sejak Harga Naik

Setelah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), pembelian Pertamax di SPBU menurunmenjadi hanya lima persen.


Merpati Air Resmi Dinyatakan Pailit

7 Juni 2022

Merpati Air Resmi Dinyatakan Pailit

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan perjanjian perdamaian (homologasi) Merpati Air.


Terdakwa Investasi Emas Skema Ponzi Budi Hermanto Dituntut 17 Tahun Penjara

23 Mei 2022

Terdakwa Investasi Emas Skema Ponzi Budi Hermanto Dituntut 17 Tahun Penjara

Kuasa hukum korban investasi emas skema ponzi itu menyambut tuntutan JPU agar aset terdakwa yang telah disita dikembalikan pada korban.