Lebaran, Pansus Hak Angket KPK Libur

Reporter

Editor

Budi Riza

Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa memberikan keterangan setelah terpilih menjadi Ketua Pansus Hak Angket KPK di DPR, Rabu, 7 Juni 2017. Tempo/Danang F.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Agun Gunanjar, mengatakan  akan kembali bekerja setelah lebaran dengan agenda mengundang pakar hukum tata negara, hukum pidana, serta tokoh masyarakat. Pihak yang diundang, kata Agun, mereka yang mendukung hak angket dan yang menolaknya.

Menurut Agun, hal ini akan jadi kesempatan baik bagi seluruh rakyat untuk membuat KPK menjadi kuat dan dapat dikontrol. "Bukan menjadikannya sebagai lembaga yang sepertinya tak punya salah," katanya lewat pesan singkat, Rabu, 21 Juni 2017.

Baca: Dipanggil Pansus Hak Angket KPK, Miryam S. Haryani: Siap Sekali

Politikus Partai Golkar ini berujar panitia angket juga akan memanggil kembali tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani. Sebelumnya pada pemanggilan pertama, Miryam tidak hadir lantaran tidak mendapat izin dari KPK.

Agun menjelaskan Pansus Hak Angket akan fokus menyelidiki soal pelaksanaan tugas-tugas KPK terhadap Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang KPK, Undang-Undang tentang Keuangan dan Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan undang-undang lainnya.

Baca: Pimpinan Pansus : Boikot Anggaran KPK - Polisi Belum Disepakati

"Yang ditengarai banyak melakukan pelanggaran, kerancuan, bahkan menabrak aturan hukum itu sendiri, yang dapat menimbulkan problem besar menegakan hukum tanpa mematuhi aturan hukum," kata Agun.

Agun meminta masyarakat mengubah dukungan untuk KPK menjadi dukungan yang objektif, rasional, dan kritis. Pansus, kata dia, bekerja untuk mendukung KPK agar bekerja dalam koridor konsitusi dan negara hukum.

Selain itu, panitia angket akan menyelidiki terkait dugaan tidak harmonisnya pimpinan dan penyidik KPK, serta keberadaan serikat pegawai menyangkut akuntabilitas, legitimasi lembaga dan personel KPK.

"Bagaimana manajemen dan ketentuan peraturan perundangannya terkait dgn UU ASN dan UU Keuangan Negara. Bagaimana proses auditnya," kata Agun.

Panitia akan mempertanyakan pula tugas-tugas koordinasi dan supervisi pasca 15 tahun KPK dibentuk. Sebab indeks persepsi korupsi Indonesia tidak beranjak lebih baik ketimbang negara lain.

Agun menuturkan akan menyelidiki terkait tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK apakah sesuai dengan KUHAP.

"Misalnya apakah SOP sudah sesuai dgn KUHAP. Apa saja persyaratan dan ketentuannya, seperti dalam melakukan OTT atau penyadapan," kata Agun.

Publik dan DPR, kata Agun harus tahu agar ada akuntabilitas dan transparansi. Sehingga tidak terjebak apa yang dilakukan KPK menjadi sebuah kebenaran tanpa mengkritiknya. "Ini sangat berbahaya dalam menjalankan kekuasaan tanpa adanya pengawasan yang cukup," ujarnya.

Agun menegaskan Pansus Hak Angket tidak ada urusannya dengan sejumlah kasus yang tengah ditangani KPK. "DPR sangat mengharagai dan menghormati bahkan mendukung
Silahkan jalankan sesuai kewenangan KPK," tuturnya.
AHMAD FAIZ






Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

1 jam lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

2 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

2 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

2 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

2 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

2 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

3 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.