OTT KPK di Mojokerto Diduga Terkait Proyek Pembangunan Kampus  

Reporter

Editor

Budi Riza

KPK membawa enam orang hasil tangkap tangan di Mojokerto, Jawa Timur untuk diperiksa di KPK, Jakarta, 17 Juni 2017. Tempo/Arkhelauwisnu

TEMPO.CO, MojokertoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Kota Mojokerto, Jawa Timur, dan mengamankan empat orang, Sabtu dinihari, 17 Juni 2017. Informasi yang dihimpun menyebutkan dari empat orang yang diamankan, tiga di antaranya adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Ketiganya antara lain pimpinan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan satu orang lainnya yang juga diamankan adalah seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto.

Baca: KPK Menangkap Anggota DPRD di Mojokerto

Informasi yang dihimpun menyebutkan kabar penangkapan itu terjadi seusai rapat dengar pendapat antara pimpinan dan Komisi DPRD bersama Kepala Dinas PU dan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto pada Jumat tengah malam, 16 Juni 2017.

“Rapat mulai jam 9 malam sampai sekitar jam 12 malam,” kata Dwi Edwin Endra Praja, salah satu anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi Gerindra.

Rapat itu membahas tentang rencana pembangunan kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di Kota Mojokerto. “Saya enggak ikut ke dalam (ruang rapat) karena saya melihat kalau (masalahnya) sudah selesai ya sudah selesai, enggak usah diteruskan,” kata politikus yang akrab disapa Edwin ini.

Baca: Suap DPRD Jatim, KPK Sita Rp 78 Juta dari Kantor Mochamad Basuki

Selang satu jam, menurut Edwin, sekitar pukul 01.00 WIB, ada tiga petugas KPK yang datang ke gedung DPRD Kota Mojokerto. “Para pimpinan sudah pulang semua saat petugas KPK datang,” katanya. Belum diketahui di mana saja petugas KPK melakukan penangkapan empat orang termasuk tiga unsur pimpinan DPRD.

“Petugas KPK hanya menyegel beberapa ruangan, tidak melakukan penangkapan di gedung DPRD,” ujar Edwin. Tiga ruang yang disegel antara lain ruang pimpinan DPRD, ruang Sekretaris DPRD, dan ruang Komisi III DPRD Bidang Pendidikan.

Informasi yang beredar menyebutkan keempat orang yang diamankan KPK ditangkap di rumah dan di salah satu kantor partai politik seusai mereka melakukan rapat dengar pendapat di gedung DPRD.

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus membenarkan adanya penangkapan KPK yang melibatkan anak buahnya. “Saya baru terima laporan tadi pagi dan ada empat orang yang diamankan tapi belum tahu siapa saja dan masalahnya apa,” kata Mas’ud pada para wartawan, Sabtu siang.

Mas’ud membenarkan jika penangkapan yang dilakukan petugas KPK terjadi setelah rapat dengar pendapat di gedung DPRD mengenai rencana pembangunan kampus PENS.

“Semalam memang ada hearing terkait perencanaan pembangunan PENS,” ujarnya. Mas’ud mengakui ada kendala rencana pembangunan kampus itu. “Pembangunan PENS terkendala pada perencanaan,” ujarnya.

Namun, Mas’ud belum tahu apakah penangkapan itu terkait dengan suap dalam rencana pembangunan PENS atau masalah lain. “Kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” ucap Wali Kota yang juga seorang kiai ini.

ISHOMUDDIN






Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

3 hari lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

5 hari lalu

Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

Pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai menolak penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.


Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

21 hari lalu

Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.


Siapkan Lahan Jogja Planning Gallery di Malioboro, Sultan HB X: Pembongkaran Kios Ilegal Pakai Buldoser

22 hari lalu

Siapkan Lahan Jogja Planning Gallery di Malioboro, Sultan HB X: Pembongkaran Kios Ilegal Pakai Buldoser

Gubernur DIY memerintahkan pembongkaran kios ilegal di atas lahan peruntukan Jogja Planning Gallery dipercepat dengan menggunakan alat berat.


KPK Sita Uang Rp 8 Miliar di Kasus Pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara

25 hari lalu

KPK Sita Uang Rp 8 Miliar di Kasus Pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara

KPK menyita uang senilai Rp8 miliar dalam kasus pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Pemkab Morowali Utara


KPK Periksa Bupati Marowali Utara soal Proyek Pembangunan Kantor DPRD

26 hari lalu

KPK Periksa Bupati Marowali Utara soal Proyek Pembangunan Kantor DPRD

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menyebut dirinya bersama wakil ditanyai penyidik KPK mengenai aliran dana.


13 Peristiwa Sepanjang 2022 di Riau: Vonis Bebas Pencabulan Dekan Unri dan Imam Mahdi Palsu

31 hari lalu

13 Peristiwa Sepanjang 2022 di Riau: Vonis Bebas Pencabulan Dekan Unri dan Imam Mahdi Palsu

Sepanjang 2022 telah terjadi banyak kejadian di Riau. Pelecehan seksual yang diduga dilakukan Dekan Unri hingga Imam Mahdi palsu.


MKD Award, Apresiasi Bagi Anggota DPR dan DPRD

50 hari lalu

MKD Award, Apresiasi Bagi Anggota DPR dan DPRD

Terdapat 27 Anggota DPR dari 9 fraksi yang memperoleh penghargaan


DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

30 November 2022

DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023 yang berlangsung kemarin.


APBD 2023 Disetujui, Masyarakat Diharapkan Rasakan Manfaat Program Pemerintah

17 November 2022

APBD 2023 Disetujui, Masyarakat Diharapkan Rasakan Manfaat Program Pemerintah

Raperda APBD Kabupaten Kediri tahun 2023 diketahui telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kediri untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda)