KPK Menangkap Pimpinan DPRD Mojokerto Setelah Rapat Tengah Malam  

Reporter

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, MojokertoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu dinihari, 17 Juni 2017. Ada empat orang yang ditangkap dalam operasi ini. Informasi yang dihimpun menyebutkan dari empat orang yang diamankan, tiga di antaranya adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Ketiganya ialah Ketua DPRD Purnomo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua DPRD Abdullah Fanani dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Wakil Ketua DPRD Umar Faruq dari Partai Amanat Nasional. Adapun seorang lagi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Wiwid Febriyanto.

Baca: KPK Menangkap Anggota DPRD di Mojokerto

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus membenarkan kabar adanya penangkapan oleh KPK yang melibatkan anak buahnya. “Saya baru terima laporan tadi pagi dan ada empat orang yang diamankan, tapi kami belum tahu siapa saja dan masalahnya apa,” kata Mas’ud kepada para wartawan, Sabtu siang. “Sebaiknya kita tunggu proses hukumnya di KPK."

Salah satu anggota DPRD Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endra Praja, berujar ada tiga petugas KPK yang datang ke gedung DPRD Kota Mojokerto yang berada satu kompleks dengan kantor Pemerintah Kota Mojokerto di Jalan Gajah Mada 145. “Dua laki-laki dan satu perempuan,” kata Edwin.

Baca: Suap DPRD Jatim, KPK Sita Rp 78 Juta dari Kantor Mochamad Basuki

Menurut dia, ketiga petugas KPK tersebut menyegel tiga ruangan, yakni ruang pimpinan DPRD, ruang Sekretaris DPRD, dan ruang Komisi III Bidang Pendidikan.

Politikus Gerindra yang akrab disapa Edwin itu mengatakan petugas KPK datang selang satu jam setelah rapat dengar pendapat antara pimpinan dan anggota Dewan serta Kepala Dinas PU dan Dinas Pendidikan yang berakhir tengah malam sekitar pukul 24.00.

“Petugas KPK datang sekitar pukul 01.00 dan para pimpinan DPRD sudah pulang. Mereka hanya menyegel beberapa ruangan,” katanya.

ISHOMUDDIN






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

2 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

15 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

16 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

17 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

19 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

19 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

20 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.