Jika RUU Pemilu Buntu, Menteri Tjahjo: Pemerintah Siapkan Perppu

Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jika pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) buntu. Sebab, pemerintah juga mengusulkan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

Ia mengatakan perppu tersebut dikeluarkan lantaran perlu ada aturan keserentakan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden yang akan dilaksanakan pada 2019. "Mungkin perlu perppu saja. Perppu ini hasil putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang mengikat," kata Tjahjo di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.

Baca juga: RUU Pemilu Alot, Tjahjo: Jika Pekan Depan Buntu Pemerintah Mundur

Pembahasan RUU Pemilu antara parlemen dan pemerintah berjalan alot. Setidaknya terdapat lima isu krusial belum disepakati: sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi.

Pemerintah, kata Tjahjo, memahami karena persoalan itu akan mempengaruhi strategi dan nasib partai politik. Namun, jika tidak ada titik temu hingga Senin, 19 Juni 2017, Tjahjo mempertimbangkan memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan jika usulan pemerintah tidak diakomodir.

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi polemik diujung pembahasan. Fraksi yang tergabung dalam Panitia Khusus terbelah. Muncul usulan syarat ambang batas sebesar 20-25 persen, 10-15 persen, dan 0 persen suara partai.

Simak pula: Pembahasan RUU Pemilu Alot, Mendagri Berharap Ada yang Mengalah

Dalam pembahasan RUU Pemilu, pemerintah, kata Tjahjo, berkukuh untuk mempertahankan ambang batas 20-25 persen perolehan suara. "Pilpres kemaren juga 20-25 persen enggak ada masalah," kata Tjahjo. Ia berharap DPR mengabulkan usulan pemerintah ini.

ARKHELAUS W.






Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

2 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

2 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

5 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

5 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

5 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

5 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

7 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

11 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

11 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.