Jika RUU Pemilu Buntu, Menteri Tjahjo: Pemerintah Siapkan Perppu

Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jika pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) buntu. Sebab, pemerintah juga mengusulkan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

Ia mengatakan perppu tersebut dikeluarkan lantaran perlu ada aturan keserentakan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden yang akan dilaksanakan pada 2019. "Mungkin perlu perppu saja. Perppu ini hasil putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang mengikat," kata Tjahjo di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.

Baca juga: RUU Pemilu Alot, Tjahjo: Jika Pekan Depan Buntu Pemerintah Mundur

Pembahasan RUU Pemilu antara parlemen dan pemerintah berjalan alot. Setidaknya terdapat lima isu krusial belum disepakati: sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi.

Pemerintah, kata Tjahjo, memahami karena persoalan itu akan mempengaruhi strategi dan nasib partai politik. Namun, jika tidak ada titik temu hingga Senin, 19 Juni 2017, Tjahjo mempertimbangkan memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan jika usulan pemerintah tidak diakomodir.

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi polemik diujung pembahasan. Fraksi yang tergabung dalam Panitia Khusus terbelah. Muncul usulan syarat ambang batas sebesar 20-25 persen, 10-15 persen, dan 0 persen suara partai.

Simak pula: Pembahasan RUU Pemilu Alot, Mendagri Berharap Ada yang Mengalah

Dalam pembahasan RUU Pemilu, pemerintah, kata Tjahjo, berkukuh untuk mempertahankan ambang batas 20-25 persen perolehan suara. "Pilpres kemaren juga 20-25 persen enggak ada masalah," kata Tjahjo. Ia berharap DPR mengabulkan usulan pemerintah ini.

ARKHELAUS W.






Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

4 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

4 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

12 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

19 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

19 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

20 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

23 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.


Kemendagri Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

23 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

Maluku Utara mendapat apresiasi berhasil menekan inflasi jadi paling rendah di Indonesia.


Heru Budi Kaji Lagi Pergub Penggusuran Era Ahok Setelah Dikembalikan Kemendagri

26 hari lalu

Heru Budi Kaji Lagi Pergub Penggusuran Era Ahok Setelah Dikembalikan Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri mengembalikan Pergub Penggusuran yang akan dicabut agar tidak terjadi kekosongan hukum.


Tito Karnavian Temui Jokowi Hari Ini Bahas Persiapan DOB Papua

27 hari lalu

Tito Karnavian Temui Jokowi Hari Ini Bahas Persiapan DOB Papua

Sebelumnya, Tito Karnavian mengatakan DOB Papua kemungkinan bakal disahkan Pemerintah Pusat sekitar awal November 2022.