KPK Minta Masukan Ahli Hukum Tata Negara Menyikapi Hak Angket

Reporter

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan tentang penetapan tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI di Gedung KPK, Jakarta, 25 April 2017. KPK menetapkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta  – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menuturkan belum akan mengambil keputusan apakah akan datang atau tidak apabila dipanggil oleh pansus hak angket KPK. Dia berujar persoalan angket masih akan dibicarakan.

“Kami akan mengundang beberapa masukan-masukan ahli nanti apa yang harus kami lakukan, jadi belum sampai datang atau tidak,” kata Basaria di KPK, Kamis, 8 Juni 2017.

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Minta KPK Tak Tanggapi Hak Angket

Rabu kemarin empat pimpinan pansus  hak angket KPK telah terpilih. Politikus Agun Gunandjar Sudarsa terpilih menjadi ketua pansus. Sedangkan tiga wakilnya adalah Risa Mariska dari Fraksi PDIP, Dossy Iskandar  dari Hanura, dan Taufiqulhadi dari  NasDem. Mereka sepakat untuk memulai merumuskan agenda setelah dibentuk kepengurusan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK akan mengajak ahli-ahli hukum tata negara. Yaitu ahli-ahli yang terkait dengan kewenangan DPR untu melakukan hak angket.

Simak: Publik Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK

Febri menuturkan KPK masih sangsi terhadap keabsahan pansus hak angket tersebut. Sehingga mereka hingga saat ini masih memantangkan apa sikap yang akan diambil menyangkut pansus hak angket itu. Ia enggan berandai-andai perihal sah tidaknya pansus  sebab yang dilakukan masih dalam kajian.

Sementara Agun Gunandjar menuturkan pansus hak angket sebenarnya ingin membicarakan perihal penegakan hukum yang dilakukan KPK. Yaitu bagaimana kelangsungan penanganan pemberantasan korupsi.

Tujuannya agar hiruk pikuk atau unjuk rasa terkait kasus korupsi bisa terselesaikan. Dia berharap dengna adanya pansus hak angket KPK, KPK akan tetap bekerja sesuai koridor hukum.

DANANG FIRMANTO






Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

1 jam lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

4 jam lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

5 jam lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

10 jam lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

10 jam lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

13 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.


KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

14 jam lalu

KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK menahan pegawai Mahkamah Agung Prasetio Nugroho dan Redhy Novarisza berkaitan dengan kasus suap hakim agung Gazalba Saleh.


Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

14 jam lalu

Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menjalani pemeriksaan selama lima jam di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022


Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

16 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. KPK meminta agar Gazalba kooperatif


Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

18 jam lalu

Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022 sebagai saksi.