KPK Minta Masukan Ahli Hukum Tata Negara Menyikapi Hak Angket

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan tentang penetapan tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI di Gedung KPK, Jakarta, 25 April 2017. KPK menetapkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan tentang penetapan tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI di Gedung KPK, Jakarta, 25 April 2017. KPK menetapkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta  – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menuturkan belum akan mengambil keputusan apakah akan datang atau tidak apabila dipanggil oleh pansus hak angket KPK. Dia berujar persoalan angket masih akan dibicarakan.

    “Kami akan mengundang beberapa masukan-masukan ahli nanti apa yang harus kami lakukan, jadi belum sampai datang atau tidak,” kata Basaria di KPK, Kamis, 8 Juni 2017.

    Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Minta KPK Tak Tanggapi Hak Angket

    Rabu kemarin empat pimpinan pansus  hak angket KPK telah terpilih. Politikus Agun Gunandjar Sudarsa terpilih menjadi ketua pansus. Sedangkan tiga wakilnya adalah Risa Mariska dari Fraksi PDIP, Dossy Iskandar  dari Hanura, dan Taufiqulhadi dari  NasDem. Mereka sepakat untuk memulai merumuskan agenda setelah dibentuk kepengurusan.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK akan mengajak ahli-ahli hukum tata negara. Yaitu ahli-ahli yang terkait dengan kewenangan DPR untu melakukan hak angket.

    Simak: Publik Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK

    Febri menuturkan KPK masih sangsi terhadap keabsahan pansus hak angket tersebut. Sehingga mereka hingga saat ini masih memantangkan apa sikap yang akan diambil menyangkut pansus hak angket itu. Ia enggan berandai-andai perihal sah tidaknya pansus  sebab yang dilakukan masih dalam kajian.

    Sementara Agun Gunandjar menuturkan pansus hak angket sebenarnya ingin membicarakan perihal penegakan hukum yang dilakukan KPK. Yaitu bagaimana kelangsungan penanganan pemberantasan korupsi.

    Tujuannya agar hiruk pikuk atau unjuk rasa terkait kasus korupsi bisa terselesaikan. Dia berharap dengna adanya pansus hak angket KPK, KPK akan tetap bekerja sesuai koridor hukum.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.