Sidang Suap Hakim MK, Jaksa: untuk Golf dan Umrah Patrialis Akbar

Mantan Hakim MK Patrialis Akbar keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik, 22 Februari 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Dakwaan terhadap Basuki Hariman, yang hari ini, Senin, 5 Juni 2017 dibacakan dalam sidang perdana mengungkap bahwa duit suap digunakan oleh mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dan rekannya, Kamaludin untuk main golf dan umrah. Basuki Hariman didakwa menyuap Patrialis Akbar secara bertahap sebesar US$ 70 ribu dan Rp 4 juta agar gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikabulkan.

"Sebelumnya Kamaludin telah meminta uang kepada terdakwa (Basuki Hariman) guna keperluan bermain golf di Batam bersama Patrialis Akbar," kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Lie Putra Setiawan saat membacakan dakwaan Basuki di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 5 Juni 2017.

Baca juga: Berkas Patrialis Akbar Dilimpahkan, KPK: Segera Disidangkan

Dalam dakwaan disebutkan secara rinci tahap-tahapan pemberian suap. Pemberian suap pertama itu diserahkan oleh Ng Fenny, Sekretaris Basuki kepada Kamaludin, di Restoran Paul Pacific Place pada 22 September 2016 sebesar US$ 20 ribu.

Sebagian uang itu digunakan Kamaludin untuk membayar biaya hotel, golf, dan makan bersama Patrialis Akbar, Ahmad Gozali, dan Yunas di Batam. Sisanya digunakan Kamaludin untuk membayari kegiatan bermain golf Patrialis Akbar di Jakarta.

Pada 30 September 2016, terdakwa mengadakan kegiatan golf dengan Patrialis Akbar, Kamaludin, Kuswandi, dan Ahmad Gozali di Royale Jakarta Golf Club. Dalam kesempatan itu Patrialis menyampaikan bahwa terdakwa beruntung karena permohonan uji materi Undang-Undang Peternakan akan dikabulkan. Basuki pun berterima kasih dan kegiatan golf itu dibiayainya.

Simak pula: Kasus Patrialis Akbar, KPK Telusuri Alur Peristiwa Suap di MK

Selanjutnya pada 5 Oktober 2016, Basuki kembali memberi uang US$ 20 ribu kepada Kamaludin di Restoran Paul Resto, Mal Pacific Place. Uang ini diberikan sebagai imbalan karena Kamaludin telah membantu agar permohonan uji materi perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 dikabulkan.

Pada 12 Oktober 2016, Kamaludin menghubungi Basuki dan meminta uang untuk digunakan bermain golf bersama Patrialis Akbar. Keesokan harinya, Basuki menyerahkan uang US$ 10 ribu yang telah disiapkan oleh Ng Fenny. Uang itu lalu digunakan untuk membiayai transportasi, akomodasi, dan kegiatan golf Kamaludin, Patrialis Akbar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Gozali di Batam dan Bintan.

Pengambilan putusan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 itu sempat alot. Basuki menjanjikan duit Rp 2 miliar untuk mempengaruhi hakim yang belum menyatakan pendapat.

Lihat juga: Begini Alur Uang Suap Basuki Hariman ke Patrialis Akbar

Terakhir pada 22 Desember 2016, Kamaludin kembali meminta uang kepada Basuki untuk keperluannya berlibur. Uang itu juga akan diberikan kepada Patrialis yang berencana pergi umrah. Keesokan harinya, Ng Fenny mengutus sopirnya, Darsono, untuk menyerahkan duit US$ 20 ribu kepada Kamaludin di Plaza Buaran. Malamnya, Kamaludin menyerahkan US$ 10 ribu kepada Patrialis, sisanya ia simpan untuk keperluan pribadi.

Sementara uang Rp 2 miliar yang dijanjikan Basuki belum sempat diterima Patrialis Akbar. Sebenarnya Ng Fenny telah memerintahkan Sutiknyo, sopir kantornya, untuk menyerahkan uang Sin$ 200 ribu kepada Kamaludin di Plaza UOB, Bundaran HI, pada 24 Januari 2017. Namun, karena pembacaan putusan perkara ditunda sepekan lagi, Kamaludin meminta uang itu disimpan dulu oleh Basuki. Dua hari kemudian, KPK menangkap Kamaludin, Patrialis, Basuki, dan Ng Fenny atas dugaan penyuapan.

MAYA AYU PUSPITASARI






Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat

25 hari lalu

Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat

Keppres soal pengangkatan Guntur Hamzah dan pemberhentian Aswanto sebagai Hakim MK yang ditandatangani Jokowi digugat ke PTUN.


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

1 Desember 2022

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

26 November 2022

Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

Berbagai penyakit mulai menjangkiti para pengungsi gempa Cianjur.


Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

9 Oktober 2022

Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim Mahmakah Konstitusi. Ia menilai pencopotan Aswanto langgar UU MK


Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

7 Oktober 2022

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

5 Oktober 2022

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

5 Oktober 2022

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 Oktober 2022

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 Oktober 2022

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.