Ini Isi Lengkap Teks Deklarasi Kebangkitan Nasional II

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presenter Isyana Bagoes Oka dan Lathifa Al Anshori memimpin pembacaan Deklarasi Kebangkitan Nasional II di Museum Kebangkitan Nasional, 3 Juni 2017. Tempo/Destrianita

    Presenter Isyana Bagoes Oka dan Lathifa Al Anshori memimpin pembacaan Deklarasi Kebangkitan Nasional II di Museum Kebangkitan Nasional, 3 Juni 2017. Tempo/Destrianita

    TEMPO.CO, Jakarta -  Sejumlah kalangan yang terdiri dari artis, publik figur, profesional hingga aktivis mendatangi Museum Kebangkitan Nasional guna menyerukan Deklarasi Gerakan Kebangkitan Nasional Jilid II.

    Acara ini diselenggarakan di Museum Kebangkitan Nasional, Senen, Jakarta Pusat pada hari ini, mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB.

    Baca: Deklarasi Gerakan Kebangkitan Nasional Jilid II Digelar Hari Ini

    Pada pukul 11.15 WIB, dua presenter Isyana Bagoes Oka dan Lathifa Al Anshori memimpin pembacaan deklarasi bersama penggagas Gerakan Kebangkitan Nasional Tahap II di depan para peserta deklarasi secara bergantian.

    Baca: Hari Kebangkitan Nasional, Pengamat Politik: Jauhi Mental Bigot

    Berikut adalah isi lengkap teks Deklarasi Kebangkitan Nasional Jilid II:

    ::: Kebulatan Tekad Untuk Merekat Rahim Bangsa yang Dikoyak

    Pilkada DKI menorehkan luka dalam bagi kita, semua rakyat Indonesia. Bangsa kita dipaksa menghadapi polarisasi tajam dalam kemajemukannya. Keniscayaan Rahim Pertiwi dikoyak-koyak demi kepentingan ambisi politik sesaat.

    Peringatan hari kebangkitan Nasional 20 Mei 2017 adalah momen menjahit dan merawat kembali ke-Indonesiaan yang majemuk. Dengan demikian ideologi radikal yang bertentangan dengan realita kemajemukan tidak mendapat tempat dalam kehidupan kita berbangsa.

    Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan ini kami mendeklarasikan Gerakan Kebangkitan Nasional Jilid II, yang bertujuan untuk:

    1. Merawat dan memperkuat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan ke-Indonesiaan untuk maju sebagai bangsa yang beradab di dunia.

    2. Menguatkan falsafah Bhineka Tunggal Ika, berdasarkan pada kesadaran asal usul bangsa Indonesia, yang berasal dari berbagai ras dunia, dan berevolusi menjadi suku-suku yang membentuk bangsa Indonesia.

    3. Merawat dan memperkuat kembali sifat-sifat dasar bangsa kita yang saling toleran, saling menghormati, gotong-royong, musyawarah dan mufakat.

    4. Menegakkan penghormatan terhadap hak-hak asasi yang dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang turunannya: hak untuk dipilih dan memilih tanpa didasarkan pada SARA, hak mengutarakan pendapat sesuai hati nurani, kebebasan berbicara, serta perlindungan terhadap diskriminasi SARA dan gender.

    5. Mencegah manipulasi isu SARA untuk dipakai sebagai kendaraan politik untuk memenangkan pemilu, pilkada, dan berbagai bentuk pemilihan dan pemimpin di segala bidang dan wilayah, dan harus dilarang.

    6. Menegaskan kembali komitmen partai-partai politik dan organisasi massa untuk tidak menggunakan isu SARA dalam mencapai tujuan politik dan menghormati serta melindungi keberadaan dan hak-hak asasi seluruh kelompok masyarakat.

    Gerakan ini kami lakukan dengan cara damai melalui pendidikan warga dan advokasi kebijakan pemerintah maupun legislatif.

    Jakarta, 3 Juni 2017
    Gerakan Kebangkitan Nasional Jilid II
    Tertanda Penggagas

    Catharina Widyasari
    Charles Meikyansah
    Cherry Sriwidjaja
    Emmy Hafild
    Ery Sandra Amelia
    Premita Fifi
    Henny Supolo
    Intan Abdams Katopo
    Isyana Bagoes Oka
    Ita F Nadia
    Kartini Syahrir
    Lathifa Al Anshori
    Krishna Dewanti
    Mayang Setyadi
    Monang Tambunan
    Neng Dara Affiah
    Nong Darol
    Olga Lidya
    Purnama Sitompul
    Ratih Ibrahim
    Rerie Moerdijat
    Ruby Khalifah
    Rita Kolibonso
    Saparinah Sadli
    Sulistyani
    Triana Dewi Seroja
    Virgie Baker
    Yuna Nasution



    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.