Jokowi Gunakan Komik dan Vlog Hadapi Kelompok Anti-Pancasila

Reporter

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan unit khusus untuk memadamkan intoleransi ataupun kelompok anti-Pancasila yang berkembang di masyarakat. Rencananya, Jokowi akan menandatangani pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pemantapan Ideologi Pancasila pada pekan ini.

Menurut Jokowi, tugas tim itu adalah memberikan pemantapan dan pemahaman Pancasila dengan cara kekinian, antara lain lewat komik, video-blog (Vlog), dan media sosial seperti Instagram. “Bukan dalam bentuk penataran atau semacamnya,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Tempo di Istana Merdeka, Selasa, 30 Mei 2017.

Baca: Jokowi Tegaskan Akan Gebuk Kelompok yang Ingin Ganti Dasar Negara  

Jokowi menyatakan, sejak reformasi 19 tahun lalu, bangsa Indonesia mengalami kekosongan. “Sembilan tahun ruang itu tak ada yang mengisi, sehingga ada kelompok yang mengisi,” kata dia. Pada Orde Baru, pemerintah menggalakkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila melalui berbagai penataran.

Jokowi menyatakan pemerintah juga akan bersikap tegas untuk menghadapi kelompok intoleransi. Ia mengatakan tak peduli bila langkah itu akan membuat dukungan politik kepadanya mengempis, terutama dari kelompok muslim, menjelang pemilihan Presiden 2019. Kajian untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, ia menegaskan, semata-mata untuk menegakkan konstitusi.

Menurut Jokowi, dalam membubarkan ormas yang dianggap berbahaya buat negara, pertimbangan politik tak berperan besar. Jika pertimbangan politik dijadikan acuan utama, kata dia, langkah membubarkan ormas yang melawan Pancasila justru akan terhambat. “Kalau bicara pertimbangan politik, enggak akan selesai-selesai. Sudah, kita pegang saja konstitusi,” kata Jokowi.

Baca: Jokowi Ajak TNI Gebuk Organisasi Anti-Pancasila, Termasuk PKI

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan sejumlah organisasi kemasyarakatan radikal masuk dalam radar pengkajian pemerintah. Peninjauan itu diperlukan agar pemerintah mempunyai dasar untuk membubarkan organisasi itu. “Yang masuk radar adalah yang tidak sesuai Pancasila, dan melakukan tindakan melanggar keutuhan negara,” kata Yasonna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017.

Ia berada di DPR untuk membahas revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Komisi Hukum. Yasonna enggan menyebutkan secara gamblang nama organisasi kemasyarakatan yang masuk radar pemerintah. “Kami masih mengkaji.”

Senada dengan Yasonna, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah sedang mengkaji sejumlah ormas yang menurut dia patut dibubarkan. Namun, hingga kemarin, pemerintah belum merampungkan kajian itu sehingga belum bisa dipublikasi kepada masyarakat luas. “Namanya kajian, belum utuh. Jadi, belum bisa diumumkan. Kalau sudah ada hasilnya, baru nanti saya sampaikan,” kata dia. Ia mengungkapkan hal itu ketika membahas pembubaran ormas dan Rancangan Undang-Undang Terorisme di Gedung DPR, Selasa, 30 Mei 2017.

AHMAD FAIZ | RAYMUNDUS RIKANG | HUSSEIN ABRI DONGORAN






Jokowi Bakal Stop Ekspor Bauksit hingga Kopi: Jangan dalam Bentuk Bahan Mentah

29 menit lalu

Jokowi Bakal Stop Ekspor Bauksit hingga Kopi: Jangan dalam Bentuk Bahan Mentah

Jokowi mengingatkan, tahun depan Indonesia bakal menghadapi ancaman resesi sehingga persaingan dalam memperebutkan investor semakin ketat.


Cerita Kaesang Pangarep Pernah Rugi 70 Persen Saat Investasi Saham

58 menit lalu

Cerita Kaesang Pangarep Pernah Rugi 70 Persen Saat Investasi Saham

Kaesang Pangarep, mengatakan untung dan rugi saat investasi saham adalah hal yang wajar.


Kaesang Pangarep Nikah: Sang Pisang hingga Mangkokku Buka Gerai, Ada 3.000 Voucher Gratis

3 jam lalu

Kaesang Pangarep Nikah: Sang Pisang hingga Mangkokku Buka Gerai, Ada 3.000 Voucher Gratis

Kaesang Pangarep mengatakan akan membagikan 3.000 voucher gratis dari Ultra Voucher (PT Trimegah Karya Utama).


Kaesang Pangarep Nikah: 100 Persen Siap, Undangan 3 Ribu Orang, Banyak Teman Bapak

3 jam lalu

Kaesang Pangarep Nikah: 100 Persen Siap, Undangan 3 Ribu Orang, Banyak Teman Bapak

Kaesang Pangarep membeberkan persiapan pernikahannya dengan finalis Puteri Indonesia 2022, Erina Gudono.


Tips Investasi Saham ala Kaesang Pangarep: Ndak Perlu Embel-embel Anak Presiden

4 jam lalu

Tips Investasi Saham ala Kaesang Pangarep: Ndak Perlu Embel-embel Anak Presiden

Kaesang Pangarep selaku Brand Ambassador Saham Rakyat-aplikasi jual beli saham-membagikan tips untuk berinvestasi saham.


Jokowi Singgung Capres Rambut Putih, PPP: Itulah Hebatnya, Terus Jadi Trendsetter

4 jam lalu

Jokowi Singgung Capres Rambut Putih, PPP: Itulah Hebatnya, Terus Jadi Trendsetter

Kendati demikian, Arsul mengatakan pernyataan Jokowi yang kerap trending, termasuk capres berambut putih, tidak bisa dimaknai sepenggal-sepenggal.


Perpindahan Federasi Jordi Amat Direstui FIFA, Siap Bela Timnas Indonesia di Piala AFF

5 jam lalu

Perpindahan Federasi Jordi Amat Direstui FIFA, Siap Bela Timnas Indonesia di Piala AFF

Dua pemain naturalisasi, Jordi Amat dan Sandy Walsh, sudah resmi diizinkan pindah status federasi.


Terkini Bisnis: Modus Pembobolan Rekening Bank, Provinsi dengan UMP Terendah

5 jam lalu

Terkini Bisnis: Modus Pembobolan Rekening Bank, Provinsi dengan UMP Terendah

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 30 November 2022 antara lain tentang modus pembobolan rekening bank.


Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

6 jam lalu

Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

Pertemuan Presiden Joko Widodo bertemu relawan Jokowi di SUGBK banyak mendapat sorotan. Mau tahu berapa tarif atau biaya sewa Stadion GBK?


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

6 jam lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.