Jokowi Gunakan Komik dan Vlog Hadapi Kelompok Anti-Pancasila

Reporter

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan unit khusus untuk memadamkan intoleransi ataupun kelompok anti-Pancasila yang berkembang di masyarakat. Rencananya, Jokowi akan menandatangani pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pemantapan Ideologi Pancasila pada pekan ini.

Menurut Jokowi, tugas tim itu adalah memberikan pemantapan dan pemahaman Pancasila dengan cara kekinian, antara lain lewat komik, video-blog (Vlog), dan media sosial seperti Instagram. “Bukan dalam bentuk penataran atau semacamnya,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Tempo di Istana Merdeka, Selasa, 30 Mei 2017.

Baca: Jokowi Tegaskan Akan Gebuk Kelompok yang Ingin Ganti Dasar Negara  

Jokowi menyatakan, sejak reformasi 19 tahun lalu, bangsa Indonesia mengalami kekosongan. “Sembilan tahun ruang itu tak ada yang mengisi, sehingga ada kelompok yang mengisi,” kata dia. Pada Orde Baru, pemerintah menggalakkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila melalui berbagai penataran.

Jokowi menyatakan pemerintah juga akan bersikap tegas untuk menghadapi kelompok intoleransi. Ia mengatakan tak peduli bila langkah itu akan membuat dukungan politik kepadanya mengempis, terutama dari kelompok muslim, menjelang pemilihan Presiden 2019. Kajian untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, ia menegaskan, semata-mata untuk menegakkan konstitusi.

Menurut Jokowi, dalam membubarkan ormas yang dianggap berbahaya buat negara, pertimbangan politik tak berperan besar. Jika pertimbangan politik dijadikan acuan utama, kata dia, langkah membubarkan ormas yang melawan Pancasila justru akan terhambat. “Kalau bicara pertimbangan politik, enggak akan selesai-selesai. Sudah, kita pegang saja konstitusi,” kata Jokowi.

Baca: Jokowi Ajak TNI Gebuk Organisasi Anti-Pancasila, Termasuk PKI

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan sejumlah organisasi kemasyarakatan radikal masuk dalam radar pengkajian pemerintah. Peninjauan itu diperlukan agar pemerintah mempunyai dasar untuk membubarkan organisasi itu. “Yang masuk radar adalah yang tidak sesuai Pancasila, dan melakukan tindakan melanggar keutuhan negara,” kata Yasonna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017.

Ia berada di DPR untuk membahas revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Komisi Hukum. Yasonna enggan menyebutkan secara gamblang nama organisasi kemasyarakatan yang masuk radar pemerintah. “Kami masih mengkaji.”

Senada dengan Yasonna, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah sedang mengkaji sejumlah ormas yang menurut dia patut dibubarkan. Namun, hingga kemarin, pemerintah belum merampungkan kajian itu sehingga belum bisa dipublikasi kepada masyarakat luas. “Namanya kajian, belum utuh. Jadi, belum bisa diumumkan. Kalau sudah ada hasilnya, baru nanti saya sampaikan,” kata dia. Ia mengungkapkan hal itu ketika membahas pembubaran ormas dan Rancangan Undang-Undang Terorisme di Gedung DPR, Selasa, 30 Mei 2017.

AHMAD FAIZ | RAYMUNDUS RIKANG | HUSSEIN ABRI DONGORAN






Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

40 menit lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

2 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

2 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

3 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

3 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

5 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.


Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

5 jam lalu

Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

Nasdem sebut warga Depok rindu Anies Baswedan, gugatan polusi udara ke Jokowi & konser Dewa 19 jadi Top 3 Metro hari ini.


Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

7 jam lalu

Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

Sudirman Said menjadi Ketua Tim Kecil yang menyiapkan Koalisi Perubahan untuk menyokong Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini profilnya.


YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

22 jam lalu

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

1 hari lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.