BPK Tidak Audit Ulang Kementerian Desa, Ini Alasannya

Reporter

Pimpinan KPK dan BPK menggelar jumpa pers terkait kasus suap BPK terkait audit laporan Keuangan Kementerian Desa. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan memastikan tidak akan ada audit ulang terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait dengan dugaan suap atas pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kementerian tersebut.

Anggota BPK I, Agung Firman Sampurna, saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) tahun 2016 pada 15 entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I, menegaskan tidak akan ada audit ulang. (Baca: Menteri Desa: Saya Tak Menyuruh Anak Buah Halalkan Segala Cara)

"Tidak akan ada audit ulang karena audit di BPK itu sistem. Jadi tidak bergantung kepada seorang auditor utama, seorang auditorat, ataupun seorang pimpinan BPK," ujarnya di Jakarta, Senin, 29 Mei 2017.

Agung menjelaskan, proses pemeriksaan keuangan hingga pemberian opini oleh BPK cukup panjang, mulai perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi, hingga penyusunan LHP dan action plan. Selain itu, di dalamnya terdapat quality assurance dan quality control untuk meminimalkan penyimpangan. Pemeriksaan tersebut juga melibatkan banyak pihak dalam struktural BPK. (Baca: Menteri Desa: Terserah BPK, Mau Audit Lagi atau Bagaimana)

Dua auditor BPK, yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 19 Mei lalu, kata dia, juga merupakan bagian dari sistem ketat yang dijalankan BPK. Namun ia mengakui sistem ketat tersebut tetap tidak akan luput dari penyimpangan.

"Beliau merupakan bagian dari sistem tersebut. Sebagai manusia, kemungkinan melakukan hal-hal yang menyimpang tersebut bisa terjadi," tuturnya.

Karena itu, BPK menyiapkan katup pengaman lain, Majelis Kehormatan Kode Etik, yang dilengkapi dengan whistle blowing system. "Jadi, kalau ada hal-hal seperti itu, mohon disampaikan," ujarnya.

Agung menambahkan, BPK sepenuhnya menyerahkan dan menghormati proses hukum terhadap kedua pegawainya tersebut. Kendati demikian, ia berharap asas praduga tidak bersalah tetap dapat ditegakkan sampai ada putusan pengadilan. (Baca: 4 Pejabat Jadi Tersangka KPK, Ketua BPK: Kasus Ini Pembelajaran)

"Kami meyakini apa yang aparat hukum lakukan. Mari sama-sama kita lihat. Kami akan menjamin hak-hak pegawai BPK sebagai tersangka agar tetap terjamin hingga proses hukum selesai," katanya.

Terkait dengan status kedua pegawai BPK yang menjadi tersangka, Agung menyebutkan keduanya akan dibebastugaskan agar dapat berkonsentrasi pada penyelesaian kasus. (Baca: Kronologi Suap BPK: Dari Kode Rahasia dan Segel Ruangan)

ANTARA






Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

21 jam lalu

Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Proses seleksi terbuka Sekda DKI telah rampung. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tiga nama calon Sekda telah diserahkan ke Mendagri.


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

22 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

23 jam lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

2 hari lalu

3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

Presiden Jokowi akan memilih satu dari tiga nama calon itu untuk ditetapkan sebagai Sekda DKI Jakarta.


Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

4 hari lalu

Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak memiliki kriteria khusus untuk calon Sekda DKI. Dia hanya ingin Sekda yang memahami anggaran.


Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

5 hari lalu

Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

Seleksi wawancara pansel terhadap 6 calon Sekda DKI itu dilaksanakan hari ini di Kementerian Dalam Negeri.


KPK Minta Kuasa Hukum Lukas Enembe Fokus ke Pembelaan Tersangka

6 hari lalu

KPK Minta Kuasa Hukum Lukas Enembe Fokus ke Pembelaan Tersangka

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya sangat memperhatikan kondisi kesehatan Lukas Enembe di tahanan.


Sudah Sehat, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Pomdam Jaya Guntur

11 hari lalu

Sudah Sehat, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Pomdam Jaya Guntur

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Lukas Enembe saat ini dalam keadaan stabil dan sehat.


Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

13 hari lalu

Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

Pasar Jaya enggan merinci jumlah dan nilai paket beras bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jakarta 2020 yang ditanganinya. Ia menegaskan telah menyelesaikan keseluruhan kewajibannya sesuai pesan Dinas Sosial.


KPK Periksa Influencer Kecantikan di Kasus Sudrajad Dimyati

15 hari lalu

KPK Periksa Influencer Kecantikan di Kasus Sudrajad Dimyati

Sudrajad Dimyati selaku hakim agung yang mengabulkan kasasi perdata, diduga oleh KPK telah menerima Rp850 juta.