Polisi: 11 WNI di Filipina Tak Terkait dengan ISIS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga memegang bendera putih sambil berbicara dengan tentara Filipina saat pertempuran antara tentara Filipina dengan militan di Marawi, Filipina, 27 Mei 2017. REUTERS/Romeo Ranoco

    Seorang warga memegang bendera putih sambil berbicara dengan tentara Filipina saat pertempuran antara tentara Filipina dengan militan di Marawi, Filipina, 27 Mei 2017. REUTERS/Romeo Ranoco

    TEMPO.CO, Jakarta -  Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan agar sebelas WNI yang kini berada di Kota Marawi, Mindanao, Filipina dapat segera dipulangkan ke Tanah Air.

    "Sekarang sedang diupayakan supaya bisa segera dipulangkan ke Tanah Air," kata Kepala divisi humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Senin 29 Mei 2017.  (Baca: Dukung Filipina Berantas ISIS, Setnov: Teroris Tak Punya Agama)

    Menurut dia, berdasarkan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao dan Atase Polri di Filipina, diketahui bahwa para WNI tersebut masuk ke Negara Filipina secara legal dengan tujuan berdakwah. Ia menegaskan, sebelas WNI tersebut tidak terkait dengan kelompok teroris ISIS atau Daesh.

    "Mereka masuk ke Filipina secara legal. Mereka izinnya berdakwah dan tidak tergabung dalam kelompok yang sekarang bertempur," katanya.

    Ia juga memastikan kondisi para WNI tersebut baik pascaperistiwa baku tembak antara militer Filipina dengan kelompok bersenjata Maute di Marawi. "Sebelas WNI ini dalam kondisi baik," ucapnya. (Baca: Teror ISIS di Marawi, Kemlu: WNI di Filipina dalam Keadaan Baik)

    Saat ini, ISIS sedang membangun basis kekuatan di Marawi, Filipina untuk menguasai wilayah Asia Tenggara. Sejak Selasa 23 Mei 2017, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan darurat militer di Mindanao, pulau terbesar kedua di negara itu, untuk menghentikan penyebaran Islam radikal.

    Baku tembak terjadi ketika polisi dan tentara berupaya menangkap pemimpin kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon. Kemudian kelompok bersenjata Maute yang pro-ISIS menanggapi rencana penangkapan tersebut dengan menyerbu Kota Marawi. (Baca: Umat Muslim Lindungi Warga Kristen Marawi dari Kelompok Maute)

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.