Kisruh DPD, Kubu Oso Optimistis Menang di PTUN

Reporter

Editor

Budi Riza

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017-2019 Nono Sampono menunjukkan Surat Keputusan DPD No 44 tentang batas akhir masa jabatan pimpinan DPD sebelumnya PTUN, Jakarta Timur, 24 Mei 2017. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN

TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah, Nono Sampono, mengaku optimis akan menang dalam sidang permohonan pembatalan tindakan pemanduan sumpah jabatan pimpinan DPD oleh Mahkamah Agung. Permohonan ini diajukan oleh pemimpin DPD sebelumnya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad.

Menurut Nono, dalam tindakan memandu sumpah jabatan DPD, MA pasti sudah memiliki dasar hukum yang kuat. “Tidak mungkin MA bertindak gegabah. Mereka itu kan hakim agung dari lembaga tinggi negara,” kata dia di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Rabu, 24 Mei 2017.

Baca: Sekjen DPD Diduga Memihak, Ketua KASN: Jika Terbukti Bisa Dipecat

Nono mengunjungi PTUN sebelum sidang keterangan saksi ahli hari ini dimulai. “Saya sekedar memantau,” katanya. Dia hadir bersama sekitar enam senator lainnya, yang mengakui kepemimpinan DPD hasil rapat paripurna pada 4 April 2017 lalu.

“Kehadiran saya juga sekaligus memberi semangat untuk MA yang menjadi pihak termohon. Semoga MA bisa melampaui proses ini,” kata Wakil Ketua DPD yang baru menjabat sekitar satu bulan itu. Nono mengatakan dukungan itu ia berikan karena DPD juga mempunyai kepentingan terkait hasil putusan PTUN nanti.

Baca: Sekjen DPD Diduga Langgar Kode Etik, KASN Jadwalkan Pemanggilan

Terkait gugatan GKR Hemas terhadap MA, Nono menyatakan akan menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. “Kami enggak ada kewenangan untuk intervensi. Kami percaya proses di PTUN akan berjalan dengan adil dan sesuai alur hukum yg berlaku.”

Polemik di DPD bermula dari adanya Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua tahun enam bulan. Beberapa senator DPD mengajukan uji materi terhadap tatib tersebut. Akhirnya MA mengeluarkan putusan pada 30 Maret 2017 yang membatalkan tatib dan mengembalikan masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun.

Namun awal April 2017, sebagian anggota DPD menganggap M Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad sudah demisioner. DPD tetap menjalankan pemilihan pimpinan baru hingga dini hari dan menetapkan Oesman, Nono, dan Darmayanti sebagai pimpinan DPD yang baru.

Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial, Suwardi, memandu Oesman, Nono, dan Darmayanti mengucapkan sumpah jabatan. Kepemimpinan yang baru ini tidak diakui sebagian anggota DPD, termasuk Hemas dan Farouk Muhammad.

Saat ini, Hemas melakukan perlawanan lewat jalur hukum, yakni mengajukan permohonan terkait langkah administratif Mahkamah Agung, yang memandu sumpah jabatan Oesman, Nono, dan Darmayanti ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

DWI FEBRINA FAJRIN | BUDI R






Sebanyak 37 Mobil Listrik Wuling Air ev Diberikan ke Seluruh Ketua DPD Golkar

44 hari lalu

Sebanyak 37 Mobil Listrik Wuling Air ev Diberikan ke Seluruh Ketua DPD Golkar

Seluruh ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar di Indonesia diberikan mobil listrik Wuling Air ev pada Sabtu, 22 Oktober 2022.


Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

49 hari lalu

Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

Sylviana Murni mengatakan, pihaknya ingin segera menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membahas dan memberi masukan.


Ridwan Saidi Sarankan Heru Budi Hartono Komunikasi dengan Tokoh Betawi

55 hari lalu

Ridwan Saidi Sarankan Heru Budi Hartono Komunikasi dengan Tokoh Betawi

Budayawan Betawi Ridwan Saidi dan anggota DPD asal Jakarta Sylviana Murni tidak memasalahkan Heru Budi Hartono jadi Pj Gubernur DKI Jakarta.


Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

20 September 2022

Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

Pakar politik BRIN Firman Noor menyoroti pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia menilai selama ini Wakil Ketua MPR dari DPD tak menonjol.


La Nyalla Sebut Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR Sesuai Aturan

16 September 2022

La Nyalla Sebut Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR Sesuai Aturan

Pada Sidang Paripurna ke-13 Fadel Muhammad menyampaikan Laporan Kinerja Wakil Ketua MPR unsur DPD RI. Menerima informasi mengenai mosi tidak percaya.


Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

14 September 2022

Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

Dirjen Kemendagri Bahtiar menyampaikan terima kasih ke DPRD DKI karena mengusulkan dirinya sebagai calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

14 September 2022

Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

Fahira Idris menyebutkan Gubernur Anies Baswedan telah meletakkan standar tinggi bagi penggantinya.


Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

11 September 2022

Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

Sylviana Murni mendukung Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI menyelenggarakan kegiatan tahunan kompetisi tarian moderen.


Ketua MPR Bambang Soesatyo Terima Surat soal Pemberhentian Fadel Muhammad

11 September 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo Terima Surat soal Pemberhentian Fadel Muhammad

Fadel Muhammad pada Jumat lalu menyatakan pihaknya menempuh perlawanan hukum terhadap Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti .


Dicopot dari Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad Gugat Imateriil Rp 200 Miliar dan Materiil Rp 998 Juta

10 September 2022

Dicopot dari Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad Gugat Imateriil Rp 200 Miliar dan Materiil Rp 998 Juta

Fadel Muhammad menggugat Pimpinan DPD RI atas kerugian imateriil senilai Rp200 miliar karena memberhentikan dirinya dari jabatan wakil ketua MPR RI