Kubu GKR Hemas Adukan Sekjen DPD, Dianggap Paksa Dukung OSO

Reporter

Anggota DPD Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan (kedua kiri), mengangkat poster protes disaksikan Ketua DPD Oesma Sapta Odang (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis (kanan) saat pembukaan masa sidang DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2017. Rapat DPD tersebut diwarnai aksi protes yang dilakukan oleh beberapa senator. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Dua senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nurmawati Dewi Bantilan dan Muhammad Asri Anas mengadukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD Sudarsono pada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi. Di hadapan Sofian mereka mengatakan, Sudarsono memaksa senator DPD kubu GKR Hemas untuk mengisi blanko dukungan kepada kepemimpinan Oesman Sapta Odong (OSO). Jika tidak, dana reses senator tidak akan diberikan.

“Dia tahan dengan alasan keputusan sidang paripurna, padahal semuanya hanya akal-akalan,” ujar senator asal Sulawesi Tengah Nurmawati, di Kantor KASN, Pancoran, Jakarta Timur, Selasa, 23 Mei 2017. Nurwati mengatakan ada sekitar 30 orang senator yang tidak mau menyerahkan blanko dukungan terhadap OSO dan ditahan dana resesnya. Dalam keterangan tertulis kubu GKR Hemas menyebut tindakan Sudarsono sebagai premanisme birokrat.

Baca juga:

Dua Senator Tagih Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Sekjen DPD  

Meski dana resesnya ditahan, Nurwati tetap menolak untuk turuti perintah Sekjen DPD. “Tanggung jawab kami bukan kepada sekjen, tapi kepada konstituen kami di daerah. Walaupun dia tahan, kami turun apa adanya sesuai situasi kami,” katanya.

Anas—senator dari Sulawesi Barat—juga mengungkapkan bahwa Sudarsono melobi Wakil Ketua MA Suwardi agar dia mau memandu pelantikan OSO. Nurmawati dan Anas mengklaim tindakan Sudarsono tersebut melanggar aturan dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN. UU ASN menyebutkan seorang pejabat sipil harus bersikap netral, profesional dan taat pada perintah hukum.

Baca pula:

Sekjen DPD: Statement Pukat UGM Hanya Asumsi  

Selain itu Anas mengatakan, Sudarsono telah menyembunyikan salinan surat putusan pimpinan DPD yang dianggapnya menjadi akar permasalahan dualisme kepemimpinan DPD saat ini. “Ternyata tidak pernah dibagikan oleh sekjen, hanya dia yang pegang. Itu juga yang membuat putusan MA berubah,” ujarnya.

Dua senator tersebut mendesak kasus agar kasus DPD menjadi prioritas untuk ditangani KASN. Sebab menurut mereka, kasus ini menyangkut sebuah lembaga negara yang sedang mengalami konflik akibat kepemimpinan yang tidak sah.

Silakan baca:

Oesman Sapta Dianggap Ilegal, Laporan Reses Anggota DPD ke Hemas

Sebelumnya Nurmawati bersama Anas telah menyambangi Kantor KASN pada 5 Mei 2017 untuk melaporkan Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto. Ini merupakan pertemuan kedua mereka dengan Ketua KASN Sofian Effendi.

Polemik di DPD bermula dari adanya Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua tahun enam bulan. Beberapa senator DPD mengajukan uji materi terhadap tatib tersebut. Akhirnya MA mengeluarkan putusan pada 30 Maret 2017 yang membatalkan tatib dan mengembalikan masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun.

Namun awal April 2017, sebagian anggota DPD menganggap M Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad sudah demisioner. DPD tetap menjalankan pemilihan pimpinan baru hingga dini hari dan menetapkan Oesman, Nono, dan Darmayanti sebagai pimpinan DPD periode 2017-2019.

Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Suwardi memandu Oesman, Nono, dan Darmayanti mengucapkan sumpah jabatan. Kepemimpinan yang baru ini tidak diakui sebagian anggota DPD, termasuk Hemas dan Farouk Muhammad.

Saat ini, GKR Hemas melakukan perlawanan lewat jalur hukum, yakni mengajukan permohonan terkait langkah administratif Mahkamah Agung yang memandu sumpah jabatan pimpinan DPD Oesman Sapta Odang atau OSO, Nono, dan Darmayanti ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

DWI FEBRINA FAJRIN   I  S. DIAN ANDRYANTO






Sebanyak 37 Mobil Listrik Wuling Air ev Diberikan ke Seluruh Ketua DPD Golkar

36 hari lalu

Sebanyak 37 Mobil Listrik Wuling Air ev Diberikan ke Seluruh Ketua DPD Golkar

Seluruh ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar di Indonesia diberikan mobil listrik Wuling Air ev pada Sabtu, 22 Oktober 2022.


Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

40 hari lalu

Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

Sylviana Murni mengatakan, pihaknya ingin segera menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membahas dan memberi masukan.


Ridwan Saidi Sarankan Heru Budi Hartono Komunikasi dengan Tokoh Betawi

46 hari lalu

Ridwan Saidi Sarankan Heru Budi Hartono Komunikasi dengan Tokoh Betawi

Budayawan Betawi Ridwan Saidi dan anggota DPD asal Jakarta Sylviana Murni tidak memasalahkan Heru Budi Hartono jadi Pj Gubernur DKI Jakarta.


Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

20 September 2022

Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

Pakar politik BRIN Firman Noor menyoroti pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia menilai selama ini Wakil Ketua MPR dari DPD tak menonjol.


Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

19 September 2022

Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan sikap soal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. OSO sebut situasi politik membingungkan.


La Nyalla Sebut Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR Sesuai Aturan

16 September 2022

La Nyalla Sebut Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR Sesuai Aturan

Pada Sidang Paripurna ke-13 Fadel Muhammad menyampaikan Laporan Kinerja Wakil Ketua MPR unsur DPD RI. Menerima informasi mengenai mosi tidak percaya.


Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

14 September 2022

Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

Dirjen Kemendagri Bahtiar menyampaikan terima kasih ke DPRD DKI karena mengusulkan dirinya sebagai calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

14 September 2022

Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

Fahira Idris menyebutkan Gubernur Anies Baswedan telah meletakkan standar tinggi bagi penggantinya.


Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

11 September 2022

Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

Sylviana Murni mendukung Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI menyelenggarakan kegiatan tahunan kompetisi tarian moderen.


Ketua MPR Bambang Soesatyo Terima Surat soal Pemberhentian Fadel Muhammad

11 September 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo Terima Surat soal Pemberhentian Fadel Muhammad

Fadel Muhammad pada Jumat lalu menyatakan pihaknya menempuh perlawanan hukum terhadap Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti .