Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Selasa, 23 Mei 2017. Dalam kesematan ini, JK menjawab sejumlah pertanyaan seperti isu keretakan hubungan dengam Presiden Jokowi dan berita-berita hoax. Tempo/ Amirullah Suhada

    Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Selasa, 23 Mei 2017. Dalam kesematan ini, JK menjawab sejumlah pertanyaan seperti isu keretakan hubungan dengam Presiden Jokowi dan berita-berita hoax. Tempo/ Amirullah Suhada

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian atau lembaga pemerintahan yang mendapat opini disclaimer dari BPK siap-siap menanggung risiko. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengelolaan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan harus baik di tahun depan. Apabila tidak baik, bakal mendapat sanksi, terutama yang masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak menyatakan pendapat (TMP atau disclaimer) dari BP.

    Menurut Jusuf Kalla, tahun depan  laporan keuangan kementerian atau lembaga harus  baik. "Tadi disebut ada ancaman itu, berulang-ulang disebut," kata Kalla di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2017.

    Baca: Jokowi Marahi Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK

    Saat acara penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Selasa pagi, Presiden Joko Widodo mengumumkan kementerian atau lembaga yang mendapat opini WDP dan TMP. Kalla hadir mendampingi Jokowi dalam acara yang dihelat di Istana Bogor, Jawa Barat, itu.

    Dalam laporan keuangan, opini paling baik adalah wajar tanpa pengecualian, disusul dengan wajar dengan pengecualian. Sementara disclaimer menunjukan opini paling buruk.
    Kementerian atau lembaga yang mendapai opini disclaimer adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Baca juga: BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

    Kementerian atau lembaga yang mendapat opini wajar dengan pengecualian adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia.

    Kalla mengatakan, pengumuman Presiden Jokowi bertujuan agar pengelolaan keuangan pada tahun depan semakin baik. "Sengaja diumumkan agar pemerintah mengetahui kementerian itu terbuka, mana yang sudah lebih baik dan mana yang belum," kata Kalla.

    Jika tidak ada perbaikan, kata Kalla, kementerian atau lembaga akan mendapat sanksi. Acuannya hasil audit BPK. "Tentu ada sanksinya," kata Kalla tanpa menyebut bentuk sanksi yang akan diberikan.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.