Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi

Editor

Elik Susanto

Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Selasa, 23 Mei 2017. Dalam kesematan ini, JK menjawab sejumlah pertanyaan seperti isu keretakan hubungan dengam Presiden Jokowi dan berita-berita hoax. Tempo/ Amirullah Suhada
Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Selasa, 23 Mei 2017. Dalam kesematan ini, JK menjawab sejumlah pertanyaan seperti isu keretakan hubungan dengam Presiden Jokowi dan berita-berita hoax. Tempo/ Amirullah Suhada

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian atau lembaga pemerintahan yang mendapat opini disclaimer dari BPK siap-siap menanggung risiko. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengelolaan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan harus baik di tahun depan. Apabila tidak baik, bakal mendapat sanksi, terutama yang masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak menyatakan pendapat (TMP atau disclaimer) dari BP.

Menurut Jusuf Kalla, tahun depan  laporan keuangan kementerian atau lembaga harus  baik. "Tadi disebut ada ancaman itu, berulang-ulang disebut," kata Kalla di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2017.

Baca: Jokowi Marahi Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK

Saat acara penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Selasa pagi, Presiden Joko Widodo mengumumkan kementerian atau lembaga yang mendapat opini WDP dan TMP. Kalla hadir mendampingi Jokowi dalam acara yang dihelat di Istana Bogor, Jawa Barat, itu.

Dalam laporan keuangan, opini paling baik adalah wajar tanpa pengecualian, disusul dengan wajar dengan pengecualian. Sementara disclaimer menunjukan opini paling buruk.
Kementerian atau lembaga yang mendapai opini disclaimer adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Baca juga: BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Kementerian atau lembaga yang mendapat opini wajar dengan pengecualian adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia.

Kalla mengatakan, pengumuman Presiden Jokowi bertujuan agar pengelolaan keuangan pada tahun depan semakin baik. "Sengaja diumumkan agar pemerintah mengetahui kementerian itu terbuka, mana yang sudah lebih baik dan mana yang belum," kata Kalla.

Jika tidak ada perbaikan, kata Kalla, kementerian atau lembaga akan mendapat sanksi. Acuannya hasil audit BPK. "Tentu ada sanksinya," kata Kalla tanpa menyebut bentuk sanksi yang akan diberikan.

AMIRULLAH SUHADA








PAN Sebut Usulan Jusuf Kalla Bentuk Koalisi Besar akan Ditampung

5 jam lalu

(Dari kiri) Bendahara Umum Partai NasDem Sahroni, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2023.
PAN Sebut Usulan Jusuf Kalla Bentuk Koalisi Besar akan Ditampung

PAN, kata dia, selalu menghormati Jusuf Kalla sedari dulu. Bahkan, JK disebut Viva punya kedekatan hubungan dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan.


Jusuf Kalla Usul Bentuk Koalisi Besar, PDIP: Keinginan dan Kemampuan Dua Hal Berbeda

21 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) bersama Wapres Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah saat menghadiri perayaan hari ulang tahun Presiden RI V sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang ke-72 di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019. Dalam acara tersebut DPP PDI Perjuangan juga menggelar pementasan musik
Jusuf Kalla Usul Bentuk Koalisi Besar, PDIP: Keinginan dan Kemampuan Dua Hal Berbeda

Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla alias JK mengusulkan pembentukan koalisi besar jelang Pemilihan Presiden 2024


Soal Usulan Koalisi Besar, PAN Sebut KIB Masih Terbuka terhadap Perubahan

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto
Soal Usulan Koalisi Besar, PAN Sebut KIB Masih Terbuka terhadap Perubahan

Yandri Susanto menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih terbuka termasuk melebur dengan Koalisi Perubahan menjadi koalisi besar


Hun Sen Jamu Anwar Ibrahim Buka Puasa Bersama, Dihadiri Jusuf Kalla

1 hari lalu

PM Malaysia Anwar Ibrahim bersama komunitas Muslim di Phnom Penh, Kamboja, 27 Maret 2023. (Facebook/Anwar Ibrahim)
Hun Sen Jamu Anwar Ibrahim Buka Puasa Bersama, Dihadiri Jusuf Kalla

PM Kamboja Hun Sen menjamu PM Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam acara buka puasa bersama di Phnom Penh, yang juga dihadiri Jusuf Kalla


JK Usulkan Nama Cawapres, PKS: Tanda Beliau Ingin Anies Menang Pilpres

1 hari lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
JK Usulkan Nama Cawapres, PKS: Tanda Beliau Ingin Anies Menang Pilpres

Mardani Ali Sera mengatakan usulan bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla soal cawapres menunjukkan bahwa JK ingin Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024.


NasDem Sebut Jusuf Kalla Usulkan Sejumlah Nama Cawapres bagi Anies Baswedan

1 hari lalu

(Dari kiri) Bendahara Umum Partai NasDem Sahroni, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2023.
NasDem Sebut Jusuf Kalla Usulkan Sejumlah Nama Cawapres bagi Anies Baswedan

Willy menyebut Jusuf Kalla memang menjadi salah satu orang yang diajak berdiskusi mengenai pendamping Anies Baswedan.


Alasan Jusuf Kalla Dukung Timnas Israel ke Indonesia

1 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla usai menghadiri resepsi pernikahan anak Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Jumat malam, 29 Juli 2022. TEMPO/Lani Diana
Alasan Jusuf Kalla Dukung Timnas Israel ke Indonesia

Bila ajang Piala Dunia U-20 terlaksana dengan kehadiran Israel, Jusuf Kalla menilai hal ini justru dapat membangun upaya perdamaian.


Jusuf Kalla: Kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 Bisa Jadi Momentum Indonesia Bantu Palestina

1 hari lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Jusuf Kalla: Kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 Bisa Jadi Momentum Indonesia Bantu Palestina

Piala Dunia U-20 2023, menurut Jusuf Kalla, dapat menjadi momentum Indonesia untuk mengenal Israel dalam upaya membantu perdamaian dengan Palestina.


Golkar Sebut JK Beri Arahan ke Airlangga Soal Peluang Bentuk Koalisi Besar

2 hari lalu

(Dari kiri) Bendahara Umum Partai NasDem Sahroni, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2023.
Golkar Sebut JK Beri Arahan ke Airlangga Soal Peluang Bentuk Koalisi Besar

Sebagai politikus senior Golkar, Doli menilai JK memberikan arahan kepada Airlangga untuk mempertimbangkan membentuk koalisi besar.


Usulkan Nama Cawapres ke Anies Baswedan, Jusuf Kalla: Cocoknya yang Menambah Suara

3 hari lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Usulkan Nama Cawapres ke Anies Baswedan, Jusuf Kalla: Cocoknya yang Menambah Suara

Jusuf Kalla ikut mengusulkan nama calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Dia menyebut nama itu punya elektabilitas sehingga bisa tambah suara.