TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo adalah pemimpin yang galak dibandingkan sejumlah presiden lainnya. "Meskipun bukan dari kalangan militer. Kalau mau coba, coba saja," ujar dia dalam Rapimnas Partai Golkar, di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Ahad 21 Mei 2017.
Luhut mencontohkan kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Menurut Luhut, karena galak dan tegasnya, Jokowi pun sempat memeberikan pernyataan gebuk kepada organisasi yang diduga melanggar konstitusi. "Itu gebuk benar," katanya.
Baca: Jokowi Tegaskan Akan Gebuk Kelompok yang Ganti Dasar Negara
Menurut Luhut, meskipun galak, Jokowi merupakan tipe pemimpin yang mau mendengarkan dari pihak lain, seperti stafnya, realistik, dan terkadang pragmatik. Kalau sudah memutuskan sesuatu Presiden tidak akan goyah.
Luhut mengatakan sikap Jokowi yang galak dan tegas itu karena latar belakang yang bersih. Jokowi, kata dia, tidak terlibat dalam bisnis-bisnis. Begitu juga dengan keluarga, anak dan istrinya. Hal tersebut, kata Luhut, diketahui saat ia meneken dokumen yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Menko Kemaritiman.
"Nama-nama yang lalu ada, tidak mungkin disembunyikan. Jadi, sudahlah jangan sok bersih," ujarnya.
Sifat galak dan tegasnya Jokowi pun memberikan dampak ke Indonesia. Perlahan, kata Luhut, perekonomian membaik, pembangunan infrastruktur meningkat. Indonesia, kata dia, juga akhirnya mendapatkan Investement Grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's. Badan Pemeriksa Keuangan juga memberikan hasil laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Jadi, berikanlah kesempatan kepada Jokowi," ujar Luhut Binsar Panjaitan.
Baca: Bertemu Pemuka Agama, Presiden Jokowi Tegaskan Sikap
Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional di Balikpapan, 21-23 Mei 2017. Ketua steering committee Rapimnas Freddy Latumahina mengatakan Rapimnas ini merupakan yang kedua kali. Pertama, adalah pada Juli tahun lalu yang salah satu hasilnya adalah mengusung Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden pada 2019. "Rapimnas kali ini lebih strategis," ujar dia.
Strategis itu, Freddy melanjutkan, karena dua tahun ke depan merupakan tahun kompetisi politik. Pada 2018, ada 171 Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Dan pada 14 April 2019 merupakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak.
HUSSEIN ABRI DONGORAN
