Gerindra Pertimbangkan Kirim Wakilnya Jika Hak Angket KPK Jalan

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (kanan), melakukan interupsi kepada pimpinan untuk menolak hak angket KPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 April 2017. Sejumlah fraksi melakukan walkout saat pembahasan hak angket KPK. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (kanan), melakukan interupsi kepada pimpinan untuk menolak hak angket KPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 April 2017. Sejumlah fraksi melakukan walkout saat pembahasan hak angket KPK. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk mengirimkan wakilnya dalam Panitia Khusus Hak Angket KPK. Djemi menjelaskan opsi tersebut menjadi pertimbangan jika angket ini terus berjalan.

"Kami akan mempertimbangkan, kalau jalan terus, kami akan kirim wakil. Tapi kami tidak akan mengirim nama secepatnya," kata Djemi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 19 Mei 2017. Meski begitu, ia menegaskan partainya menolak pengguliran hak angket tersebut.

Baca juga:
Ketua Umum PAN: Kader Tanda Tangan Hak Angket KPK Ditarik dari DPR

Pansus Hak Angket KPK, Taufik Kurniawan: Semua Fraksi Harus Ikut

Ia menjamin Gerindra akan terus mengawal agar KPK tidak dilemahkan. "Itu prinsip kami," kata Djemi. Menurut dia, jika hak angket berjalan terus, perwakilan Gerindra dalam pansus akan mengawal pembahasan angket tersebut.

Ia mencontohkan pada pengambilan keputusan melalui paripurna akhir April lalu yang mengesahkan hak angket menjadi usulan DPR ketika terjadi interupsi. Djemi mengatakan tak ingin kejadian itu terulang lagi. "Kami tidak mau nanti kami tidak kirim, tapi angket jalan terus," kata dia.

Baca pula:

Gulirkan Hak Angket KPK, Fraksi PKS Desak MKD Adili Fahri Hamzah
Hak Angket KPK, Pimpinan DPR Tunggu Keputusan Fraksi  

Pansus angket KPK dibentuk menindaklanjuti usulan hak angket KPK oleh DPR untuk membuka rekaman enam anggota Komisi Hukum DPR yang mengancam saksi kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Miryam Haryani.tujuh hal lain kepada KPK, Hal lain yang ingin diselidiki adalah dpembiayaan pembangunan gedung KPK, belanja perjalanan dinas pegawai, serta belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data.

Pansus tersebut akan beranggotakan 30 orang dari sepuluh fraksi di DPR. Namun hingga Badan Musyawarah kemarin, belum ada satu pun fraksi yang mengirim perwakilan dalam pansus hak angket KPK. Baru PKS dan Partai Demokrat yang secara bulat menolak dan tidak akan mengajukan wakilnya dalam pansus hak angket KPK tersebut.

ARKHELAUS W.








5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra Mohamad Taufik saat ditemui wartawan di depan Ruang Rapat Paripurna Dewan, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

Politikus senior M Taufik dipecat dari Gerindra karena dinilai telah membuat dosa politik dan pembangkangan pada partai dan Prabowo Subianto.


Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

8 Juni 2022

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di kantor NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Rabu, 1 Juni 2022. Prabowo mengatakan tidak ada agenda khusus dalam pertemuan ini. Dia bilang hanya diundang oleh Surya Paloh untuk makan siang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

Politisi Partai Gerindra menegaskan partainya tetap kukuh mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.


Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

Pemecatan resmi Muhammad Taufik bakal ditentukan DPP Partai Gerindra.


Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

7 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

Politikus senior Gerindra Muhammad Taufik mengatakan jika harus bergeser, maka akan mencari partai yang nasionalis.


Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

7 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pemecatan M Taufik dari partai barurekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra.


Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

2 Juni 2022

Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. TEMPO/Khory
Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

Politikus senior Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik akan mundur dari partainya demi bisa mendukung Anies Baswedan.


Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

2 Juni 2022

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengunjungi  Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, 1 Februari 2019. Tempo/Imam Hamdi
Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

Mohamad Taufik dari Partai Gerindra menyatakan penggantiannya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI sebagai hal biasa.


PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

21 Maret 2022

Penjualan minyak dalam kemasan di salah satu Pusat Perbelanjaan di Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022. Pemerintah mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan akan diserahkan ke mekanisme pasar dengan menyesuaikan nilai keekonomiannya. Tempo/Tony Hartawan
PDIP Anggap Usulan PKS Bentuk Pansus Hak Angket Minyak Goreng Berlebihan

PDIP menilai PKS tak memiliki dasar argumen yang kuat untuk mengusulkan Pansus Hak Angket Minyak Goreng.


PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

19 Maret 2022

Pekerja membawa tumpukan dus minyak goreng kemasan yang naik rata-rata Rp 10.000 per liter dari semula Rp 14.000 di sebuah pusat ritel modern di Bandung, 17 Maret 2022. Minyak goreng kemasan yang semula langka langsung membanjiri pasar setelah pemerintah memutuskan untuk melepas harga minyak goreng sesuai mekanisme pasar, tak lagi menentukan harge eceran tertinggi. TEMPO/Prima Mulia
PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya

"Harus dibuat hak angket agar persoalan minyak goreng bisa diketahui akar masalahnya dan siapa mafia yang bermainnya," ujar Ujang


PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

18 Maret 2022

Penjualan minyak dalam kemasan di salah satu Pusat Perbelanjaan di Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022. Pemerintah mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan akan diserahkan ke mekanisme pasar dengan menyesuaikan nilai keekonomiannya. Tempo/Tony Hartawan
PKS Usulkan Pansus Hak Angket Soal Minyak Goreng

PKS mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Minyak Goreng di DPR untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya satu dari sembilan bahan pokok itu.