Hadiri Acara Hizbut Tahrir Indonesia, Wiranto: Tak Berarti Setuju

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo  (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO

    Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengaku pernah menghadiri acara organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia yang kini akan dibubarkan oleh pemerintah. Namun, Wiranto membantah bila kehadirannya menandakan sikap setuju terhadap ideologi yang dianut HTI.

    "Hadir bukan berarti setuju," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat, 12 Mei 2017. "Hadir untuk melihat perkembangannya seperti apa."

    Wiranto mengaku pernah diundang HTI ketika menjabat Panglima Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya). Ia mendatangi acara HTI itu sebagai pejabat publik yang diundang dan mendengarkan keinginan masyarakat. "Kemauannya seperti apa?," kata dia. "Keinginannya seperti apa?"

    Baca: HTI Dibubarkan, Rekaman Dakwah Pendirian Khilafah Jadi Bukti

    Wiranto menegaskan, akan membubarkan HTI bila ternyata aktivitasnya tak sejalan dengan Pancasila dan NKRI. "Tatkala sekarang saya berwenang untuk mengamankan politik nasional, ya kami bubarkan," kata dia.

    Wiranto sebelumnya mengatakan tak mengingkari HTI sebagai organisasi dakwah. Ia menganggap persoalan muncul manakala tindakan dan dakwah yang disampaikan mengancam kedaulatan politik negara. "Dakwah yang disampaikan masuk wilayah politik," kata dia.

    Baca: Ditanya Soal Bukti HTI Anti-Pancasila, Menteri Tjahjo: Rahasia  

    Ideologi khilafah yang disuarakan HTI, menurut Wiranto, bersifat transnasional. Artinya, ideologi ini meniadakan konsep nation state. Mendirikan negara Islam yang digemborkan HTI dianggap membuat konsep negara dan bangsa menjadi absurd sehingga akan mempengaruhi Indonesia yang berbasis Pancasila dan UUD 1945.

    Khilafah juga telah dilarang di 20 negara termasuk negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania, Malaysia, dan Turki. "Mereka sudah lebih dahulu melarang HTI di negara mereka," kata dia.

    Baca: Pemerintah Berencana Bubarkan HTI, Fadli Zon: Jangan Ngawur

    Keberadaan HTI dirasa semakin meresahkan. Menurut dia, dari laporan kepolisian, banyak penolakan di berbagai daerah yang bahkan memicu konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan kontra. "Kalau dibiarkan akan meluas lagi," dia menuturkan. 

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.