Setelah Miryam, Saksi E-KTP Ini Juga Sangkal Keterangan di BAP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah saksi dalam sidang lanjutan e-KTP di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 30 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    Sejumlah saksi dalam sidang lanjutan e-KTP di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 30 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT LEN Industri Wahyuddin Bagenda membantah ada aliran duit Rp 2 miliar dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang masuk ke rekening perusahaannya. Wahyuddin membantah keterangan yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik.

    "Saya luruskan bahwa tidak ada dana yang keluar untuk pribadi terkait dengan e-KTP," kata Wahyuddin saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis, 4 Mei 2017.

    Baca:
    Sidang E-KTP, Bekas Dirut PNRI Akui Andi Narogong Atur Proyek

    Dalam berita acara pemeriksaan terhadap dua terdakwa, yang merupakan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Wahyuddin diduga mendapatkan aliran dana Rp 2 miliar. Adapun PT LEN Industri mendapatkan Rp 20 miliar.

    Wahyuddin berujar dana Rp 2 miliar itu merupakan dana pemasaran yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan perusahaan mulai perbaikan, pemeliharaan, hingga membangun mitra bisnis. "Karena dana pemasaran, penggunaannya bisa untuk macam-macam," ucapnya.

    Simak:
    Sidang E-KTP, Eks Dirut PNRI Beberkan Soal Pertemuan di Fatmawati

    Namun majelis hakim meragukan kesaksian Wahyuddin. Ia pun mempertanyakan keterangan Wahyuddin di BAP yang menyatakan siap mengembalikan duit e-KTP jika memang terbukti korupsi. "Itu tidak betul karena pada saat itu penyidik tak ada bukti," ujarnya.

    Wahyuddin menjelaskan, perusahaannya berperan melakukan transfer teknologi pengadaan e-KTP. Menurutnya, pembayaran proyek tersebut melalui konsorsium. Dia mengaku mengenal beberapa pihak yang terlibat dalam proyek, seperti Johannes Marlin. "Saya kenal saat proses berjalan," ujarnya.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.