Komisi Kejaksaan: Jaksa Sidang Ahok Sudah Sesuai SOP

Reporter

Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, 25 April 2017. Sidang kali ini dengan Basuki Tjahaja Purnama membacakan pledoi atau pembelaannya. MI/RAMDANI/pool

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Kejaksaan Soemarno mengatakan pihaknya mengawasi secara langsung proses persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dari mulai menanyakan perkembangan hingga kendala yang dihadapi para jaksa telah dilakukan Soemarno sebagai bagian dari pengawasan Komisi Kejaksaan.

"Saya bertemu langsung dengan jaksa jaksanya, tanya apa kendalanya," kata Soemarno saat ditemui di kantornya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 25 April 2017.

Baca juga: Dalam Sidang Ahok Bacakan Pledoi: Tetap Melayani Walau Difitnah

Saat dikonfirmasi mengenai adanya laporan dari pihak Pemuda Muhammadiyah yang melaporkan JPU sidang dugaan penistaan agama Ahok, Soemarno mengatakan belum ada laporan masuk selama jalannya persidangan dari awal hingga saat penyampaian pledoi oleh terdakwa Ahok.

"Dalam pengamatan saya, saya kira selama pelaksanaan sidang ini tidak ada yang dilanggar, semua berjalan sesuai SOP," kata Soemarno.

Sebelumnya, Satgas Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dikabarkan akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Dalam keterangan tertulis yang diberikan, Pemuda Muhammadiyah mengatakan, tuntutan kepada Ahok yang hanya berdasar pada padal 156 KUHP dengan tuntutan 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan tidak sesuai dengan jalannya persidangan yang telah berlangsung 20 kali.

Simak pula: Dilaporkan Soal Independensi di Kasus Ahok, Jaksa: Buktinya Mana?

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum melalui keterangan tertulis mengatakan, JPU telah melepaskan diri dari Pasal 37 UU Kejaksaan yang mengharuskan seorang jaksa harus adil secara hukum maupun hati nurani dalam melakukan penuntutan. Pihaknya meragukan independensi JPU dalam kasus sidang dugaan penistaan agama.

Dihubungi melalui pesan singkat, Dahnil Anzar, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, mengatakan pihak Satgas Advokasi akan mendatangi kantor Komisi Kejaksaan besok, Rabu 26 April 2017. "Iya besok kita lapor secara resmi," kata Dahnil saat dihubungi Tempo.

AZALIA RAMADHANI | TSE






Sule dan Mang Saswi Dilaporkan Atas Penistaan Agama karena Ikut Tertawa

16 hari lalu

Sule dan Mang Saswi Dilaporkan Atas Penistaan Agama karena Ikut Tertawa

Sule dan Mang Saswi dianggap ikut menistakan agama.


Sule Cs Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama, Ancaman Bui 5 Tahun

16 hari lalu

Sule Cs Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama, Ancaman Bui 5 Tahun

Sule Cs dianggap menistakan agama dan diancam hukuman maksimal di atas lima tahun penjara.


Pelapor Sule Cs Minta Budi Dalton Sujud Minta Maaf Di Depan Publik

16 hari lalu

Pelapor Sule Cs Minta Budi Dalton Sujud Minta Maaf Di Depan Publik

Kuasa hukum pelapor Sule CS mengatakan kliennya tak bakal langsung mempidanakan kasus dugaan penistaan agama ini.


Sule Ikut Terseret Dugaan Penistaan Agama, Buntut Tertawa dalam Konten Miras Budi Dalton

16 hari lalu

Sule Ikut Terseret Dugaan Penistaan Agama, Buntut Tertawa dalam Konten Miras Budi Dalton

Sule dan Mang Saswi dianggap menikmati perkataan yang dilontarkan Budi Dalton.


Laporan PA 212 Soal Budi Dalton Belum Diproses, Polisi: LP nya Belum di Atas

16 hari lalu

Laporan PA 212 Soal Budi Dalton Belum Diproses, Polisi: LP nya Belum di Atas

Laporan PA 212 soal dugaan penistaan agama oleh seniman Budi Dalton belum diproses penyidik Bareskrim Polri. Begini kata polisi.


Kelanjutan Kasus Imam Mahdi Palsu di Pekanbaru, Persetubuhan Anak di Bawah Umur dan Penistaan Agama

42 hari lalu

Kelanjutan Kasus Imam Mahdi Palsu di Pekanbaru, Persetubuhan Anak di Bawah Umur dan Penistaan Agama

Setelah melakukan serangkaian penyidikan, penyidik Polda Riau menemukan berbagai fakta baru kasus Imam Mahdi palsu di Pekanbaru, Riau.


Pemerintah Pastikan Pasal Penodaan Agama di RKUHP Tidak Akan Menjadi Pasal Karet

47 hari lalu

Pemerintah Pastikan Pasal Penodaan Agama di RKUHP Tidak Akan Menjadi Pasal Karet

Menurut Aries, Pasal 302 RKUHP tentang penodaan agama, sudah disesuaikan dengan Konvensi Internasional Hak Sipil Politik (ICCPR).


Penggugat Ijazah Jokowi dan Gus Nur Ditahan Selama 20 Hari Kedepan di Kasus Ujaran Kebencian

53 hari lalu

Penggugat Ijazah Jokowi dan Gus Nur Ditahan Selama 20 Hari Kedepan di Kasus Ujaran Kebencian

Bareskrim Polri saat ini tengah melakukan penahanan terhadap penggugat ijazah Presiden Jokowi, Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.


Dituding Intervensi Kasus Roy Suryo Soal Penistaan Agama, Kemenag: Kami Tidak Berkepentingan

57 hari lalu

Dituding Intervensi Kasus Roy Suryo Soal Penistaan Agama, Kemenag: Kami Tidak Berkepentingan

Banyak tugas yang lebih diprioritaskan Kementerian Agama seperti pendidikan maupun kerukunan umat beragama daripada kasus Roy Suryo.


Tetapkan Penggugat Ijazah Jokowi Jadi Tersangka Kasus Penistaan, Polisi Sebut Sudah Periksa 23 Saksi

57 hari lalu

Tetapkan Penggugat Ijazah Jokowi Jadi Tersangka Kasus Penistaan, Polisi Sebut Sudah Periksa 23 Saksi

Polri menetapkan penggugat ijazah Jokowi yaitu Bambang Tri Mulyono sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian