Jamin Kepala Bakamla Hadir di Tipikor, Panglima: TNI Patuh Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Laksamana muda Arie Soedewo mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 16 Maret 2016. Presiden Joko Widodo pagi ini melantik Laksda Arie Soedewo Kepala Badan Keamanan Laut. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Laksamana muda Arie Soedewo mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 16 Maret 2016. Presiden Joko Widodo pagi ini melantik Laksda Arie Soedewo Kepala Badan Keamanan Laut. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan kehadiran Kepala Badan Keamaman Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo sebagai saksi, dalam sidang suap pengadaan proyek satelit monitoring yang digelar Rabu, 26 April 2017.

    "Pasti datang kok nanti. Saya yakinkan bahwa anggota TNI itu patuh hukum," ujar Gatot saat ditanyai di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 April 2017.

    Baca juga: Suap Bakamla, KPK Cari Ali Fahmi dan Pertimbangkan Panggil Paksa

    Gatot sebelumnya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu menghadirkan Arie dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Arie tercatat lebih dari dua kali tak memenuhi panggilan jaksa penuntut umum.

    "Pada saat itu Pak Arie memang sedang tidak ada. Tapi nanti pada tanggal 26 (April 2017) dia pasti datang," ujar Gatot.

    Konfirmasi kehadiran Arie pun telah diungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. "Kami berharap komitmen yang kuat dari Panglima TNI dan jajarannya kemudian bisa memastikan informasi dibuka di persidangan bisa diproses secara baik," kata Febri di kantornya, Selasa.

    Sidang lanjutan dugaan suap pengadaan satelit monitoring besok akan menghadirkan sejumlah saksi yang berkaitan dengan terdakwa Direktur PT Merial Esa Indonesia Fahmi Darmawansyah.

    YOHANES PASKALIS | MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.