Fahri Hamzah Klaim DPR dan Jokowi Akan Rapat Bahas Setya Novanto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengklaim pihaknya akan menggelar rapat bersama Presiden Joko Widodo terkait pencegahan Ketua DPR Setya Novanto ke luar Indonesia. Ia mengatakan rapat itu akan membahas keberatan DPR terhadap pencegahan itu.

    "Kami sedang mengatur rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo," ujar Fahri saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 18 April 2017.

    Baca: Setya Novanto Dicekal, DPR Batal Ajukan Nota Keberatan ke Jokowi  

    Dalam pemberitaan sebelumnya, DPR memprotes keras tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pencegahan Setya Novanto keluar dari Indonesia. Sebab, menurut DPR, hal itu mengganggu agenda kerja Setya sebagai Ketua DPR.

    Kritik itu diikuti dengan apa yang diklaim Fahri Hamzah sebagai pengiriman nota keberatan ke Istana Kepresidenan. Namun, belakangan, Fahri mengganti-ganti keterangannya soal pengiriman nota tersebut hingga kemudian diketahui bahwa nota itu belum ada dan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

    Fahri melanjutkan bahwa DPR akan menggunakan rapat konsultasi tersebut untuk menjelaskan apa saja yang menjadi dasar keberatan mereka. Ia pun berharap masalah ini segera selesai dan tidak menimbulkan keributan lagi ke depannya. "Mudah-mudahan, setelah pilkada, situasi sudah tenang," ujarnya.

    Baca: DPR Protes Pencekalan Setya Novanto, KPK: Seharusnya, sih, Tidak

    Fahri menambahkan bahwa DPR belum memiliki rencana mengubah sikap mereka terhadap pencegahan Setya. Ia berkata, kalau DPR mau mengubah sikap mereka, maka perlu digelar Rapat Badan Musyawarah untuk menegaskannya. "Kalau hasil Bamus (Badan Musyawarah) yang dibatalkan lagi pakai rapat Bamus juga," ujarnya.

    Ditanya apakah dirinya sempat menyampaikan langsung rencana rapat konsultasi itu kepada presiden, Fahri menjawab tidak. Namun, ia menyampaikan hal tersebut ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Kami atur (rencana) ketemuan," ujarnya.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.