Korupsi E-KTP, Saut: KPK Sedang Merekonstruksi Kasusnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon pimpinan (capim) KPK Saut Situmorang menyampaikan pendapat saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

    Calon pimpinan (capim) KPK Saut Situmorang menyampaikan pendapat saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menjelaskan, saat ini, KPK sedang merekonstruksi dugaan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Semua yang disebut jaksa menerima uang korupsi masih dalam pengusutan. Termasuk pencekalan Ketua DPR Setya Novanto dalam kerangka menata puzzle megakorupsi Rp 2,3 triliun itu.

    "Saya mengibaratkan begini. Ada bulu banyak sekali, kita mau gambar burung, nih. Pelan-pelan, kukunya mana, kepalanya mana. Kita sedang menata itu. Nanti gambarnya jelas, arahmya jelas, ada kemajuan," katanya saat ditemui di Stasiun Tugu Yogyakarta, Rabu malam, 12 April 2017.

    Baca juga:
    Proyek E-KTP, Dakwaan Sebut 40 Penerima Suap. Siapa Saja?

    Saut memang tidak mau menyatakan kasus per kasus serta belum mau menyebut nama orang yang terlibat kasus korupsi e-KTP. Namun ia mengatakan nama-nama yang disebut saksi dan jaksa dalam persidangan harus ditindaklanjuti. "Tapi kalau kita tidak bisa membuktikan, kan tidak boleh. Minimal ada dua bukti. Yang operasi tangkap tangan saja bisa dipraperadilankan," ujarnya.

    Ia menyatakan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP terus berjalan walau ada penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Lima pimpinan KPK pun telah memutuskan mencekal Ketua DPR Setya Novanto keluar negeri melalui Ditjen Imigrasi.

    Baca pula:
    Ketika Pertemuan Fatmawati Ungkap Pengaturan Tender E-KTP

    Pengungkapan kasus e-KTP, menurut Saut, berjalan wajar, dan yang terpenting tindakan korupsi bisa dibuktikan. "Dalam pembuktian, KPK tidak boleh dendam, tidak boleh grusa-grusu (tergesa-gesa), tidak boleh marah, dan tidak boleh karena benci," ucapnya.

    Soal rencana DPR mengirim surat keberatan terhadap pencekalan Setya ke Presiden Joko Widodo, KPK mempersilakannya. "KPK harus mau di-check and balance," tuturnya.

    Silakan baca:
    Korupsi E-KTP, Partai-Partai Ramai Membantah

    Namun, menurut Saut, pengiriman surat keberatan ke Presiden salah tempat. Sebab, penegakan hukum merupakan wilayah yudikatif, sedangkan Presiden adalah eksekutif.

    Saut kemudian meminta doa dari masyarakat supaya Novel segera sembuh serta tidak terjadi lagi tindak kriminal kepada pegawai KPK.

    MUH SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.