Sidang Suap Bakamla, Terdakwa: Ada Dugaan Duit Mengalir ke DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fahmi Darmawansyah menunjukkan jari tangannya yang sudah dicap tinta seusai memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 019 Khusus Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/2).. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fahmi Darmawansyah menunjukkan jari tangannya yang sudah dicap tinta seusai memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 019 Khusus Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/2).. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah yang menjadi terdakwa dugaan suap ke pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia membeberkan dugaan aliran duit ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengadaan satellite monitoring systems di Bakamla RI. Informasi ini terungkap saat ia bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 7 April 2017.

    Dalam perkara ini, Fahmi telah memberikan imbalan Rp 24 miliar kepada Ali Fahmi, staf khusus Kepala Bakamla Arie Sudewo, untuk membantu perusahaannya memenangkan tender proyek pengadaan di Bakamla itu. Suami artis Inneke Koesherawati itu menyebut Ali bertanggung jawab atas pengaturan di DPR itu. Menurut dia, uang itu tak hanya masuk ke kantong Ali saja.

    "Kalau asumsi saya, Pak. Menurut saya ada untuk dia, ada untuk orang lain. Mungkin di DPR," kata Fahmi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 7 April 2017.

    Baca juga: KPK Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Suap Bakamla

    Fahmi menduga uang itu diserahkan untuk anggota DPR karena terkait dengan pembahasan penganggaran proyek satellite monitoring systems. Sebab Ali pernah mengatakan bahwa pembahasan di DPR bisa panjang. "Waktu saya tanya, dia beralasan panjang itu bahasannya, buat sebelas," katanya.

    Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Kiki Ahmad Yani mengejar penjelasan Fahmi. Ia menanyakan detail apa yang dimaksud dengan 'sebelas', dan siapa orang DPR yang diduga menerima uang.

    "Bahasa dia (Ali Fahmi) sebelas, itu Komisi XI," kata Fahmi menjelaskan. Namun, ia lupa siapa saja anggota DPR yang pernah disebut oleh Ali Fahmi. "Kalau dari Ali Fahmi nyebutin ada nama Doni itu Anggota (Komisi) XI. Nasdem atau apa gitu saya lupa partainya."

    Lihat pula: Segera Diadili, Suami Inneke Koesherawati: Alhamdulillah...

    Jaksa Kiki lalu membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Fahmi Darmawansyah tertanggal 18 Januari 2017. Dalam berita acara pemeriksaan itu, Fahmi menyebut bahwa "uang Rp 24 miliar yang diberikan kepada Ali adalah untuk mengurus proyek satellite monitoring systems melalui Litbang PDI Perjuangan Eva Sundari, DPR Komisi I Fayakun, Komisi XI Bertus Merlas, Doni Imam Priambodo, Bappenas Wisnu, dan pegawai Kementerian Keuangan yang lupa namanya, serta Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi pada Bakamla Novel Hasan."

    Fahmi membenarkan BAP tersebut. Namun, ia tak tahu berapa rincian uang yang diterima oleh nama-nama yang ia sebut dalam BAP. Dugaan adanya aliran suap yang masuk ke kantong anggota DPR tak lantas membuat PT Melati Technofo Indonesia puas. Pasalnya, dari anggaran proyek Rp 400 miliar yang dijanjikan, akhirnya hanya disepakati anggaran sebesar Rp 220 miliar.

    Simak juga: Kasus Suap Satelit, KPK Periksa Kepala Bakamla di Puspom TNI

    Pada perkara ini, Fahmi Darmawansyah didakwa menyuap para pejabat Bakamla beberapa kali secara bertahap. Jaksa mengatakan duit suap itu diberikan agar PT Melati Technofo Indonesia memenangkan tender pengadaan satellite monitoring systems di Bakamla menggunakan dana APBN Perubahan tahun anggaran 2016.

    Uang-uang suap itu dibagikan kepada Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi sebesar Sin$ 100 ribu, US$ 88.500, dan € 10 ribu; Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Bambang Udoyo Sin$ 105 ribu; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Novel Hasan Sin$ 104.500; dan Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Sekretaris Utama Bakamla Tri Nanda Wicaksono Rp 120 juta.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.