Terumbu Karang di Karimunjawa, Jejaring LSM Nilai Pemerintah Cuek

Reporter

Pulau Cemara Besar terletak di gugusan pulau terluar Karimunjawa. Para wisatawan sering menyelam karena pulau ini memiliki pemandangan bawah laut yang indah, kaya dengan terumbu karang. TEMPO/Aris Andrianto

TEMPO.CO, Semarang - Indonesia Coralreef Action Network (I-Can) melihat pemerintah sengaja membiarkan perusakan terumbu karang di Kepualauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Analisa I-Can menununjukan sebagian besar kerusakan terumbu karang di taman nasional itu akibat mobilitas kapal tongkang yang sengaja berlabuh, meski Karimunjawa sudah ditetapkan tak boleh dilalui atau disinggahi kapal besar.

“Sengaja dibiarkan. Dulu hanya kapal tardisional, bahkan pelabuhan yang ada saat ini sebenarnya untuk kepentingan kapal nelayan dan perintis, bukan tongkang,” kata Deputi I-Can Amiruddin, Jumat, 24 Maret 2017.

Baca: Terumbu Karang Raja Ampat Rusak, Bupati: Saya Tak Mau Kejadian Lagi

Menurut Amirudin, kerusakan terumbu karang di kawasan tersebut akibat ulah pelaut dan masyarakat sekitar yang menyalahfungsikan kepulauan kecil untuk perlindungan kapal tongkang saat musim angin besar.

“Hasil pengamatan kami, masyarakat pemilik jaringan radio memfasilitasi pemandu kapal secara ilegal tanpa SOP dan mempertimbangkan kekuatan parkir,” kata Amiruddin.

Kondisi itu selain merusak terumbu karang, ujar dia, juga menimbulkan jalur wisatawan terganggu. Di sisi lain, aktivitas pendaratan kapal tongkang  menimbulkan polusi udara dan air akibat tumpahan dan debu batu bara.

Simak: Kapal Tongkang Merusak Terumbu Karang Taman Nasional Karimunjawa

Bahkan meski dermaga yang baru dibangun pemerintah ditabrak oleh kapal tongkang, tanpa ada pengusutan dan ganti rugi secara jelas. I-Can yang menjalin kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat Alam Karimun menyebutkan terjadi peristiwa kecelakaan tongkang sebanyak lima kali tanpa proses pengusutan secara jelas.

Penyelesaiannya pun hanya dibayar Rp 52 juta, padahal jika dihitung kerugiannya, nilai dendanya bisa mencapai miliaran rupiah. Kawasan terumbu karang yang rusak parah diperkirakan mencapai 1500 meter persegi. “Untuk mengembalikan perlu waktu lama,” kata Amirudin.

Lihat: Terumbu Gililabak Rusak Kena Tongkang, BLH Terjunkan Tim

Kepala Bidang Pesisir dan Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Lilik Harnadi menuturkan kewenangan memberi sanksi bagi perusak tumbu karang berada di tangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Meski begitu pihaknya sudah melaporkan kasus rusaknya terumbu karang itu ke Polda Jawa Tengah.

Menurut Lilik hasil pantauan  di lapangan memperlihatkan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Karimunjawa tak hanya mengancam sektor pariwista, namun juga fungsi lain ekologi dan sosial masyarakat sekitar. “Karena terumbu karang tempat ikan kawin. Ini sangat diperlukan bagi nelayan,” katanya.

EDI FAISOL






Ibaratkan Perikanan RI Seperti Raksasa Tertidur, Teten: Kalau Norwergia Ada Salmon, Kita Banyak Komoditas

3 hari lalu

Ibaratkan Perikanan RI Seperti Raksasa Tertidur, Teten: Kalau Norwergia Ada Salmon, Kita Banyak Komoditas

Teten Masduki mengibaratkan perikanan Indonesia seperti raksasa yang masih tertidur.


4 Keunikan Kepulauan Karimunjawa nan Eksotis

34 hari lalu

4 Keunikan Kepulauan Karimunjawa nan Eksotis

Kini, Kepulauan Karimunjawa dikembangkan menjadi pesona wisata Taman Laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara.


8 Investor Domestik Garap Sektor Perikanan Indonesia Timur, KKP: Dari Sumbawa hingga Mimika

58 hari lalu

8 Investor Domestik Garap Sektor Perikanan Indonesia Timur, KKP: Dari Sumbawa hingga Mimika

KKP menyatakan ada sebanyak delapan investor domestik yang menyampaikan minatnya untuk berinvestasi senilai Rp156 miliar.


6 Butir Refleksi Konferensi Kelautan PBB 2022, Upaya Pemanfaatan Laut Berkelanjutan

7 Juli 2022

6 Butir Refleksi Konferensi Kelautan PBB 2022, Upaya Pemanfaatan Laut Berkelanjutan

Laut sebagai masa depan kita digambarkan dalam Konferensi Kelautan PBB. Berikut 6 butir kesepakatan yang harus diwujudkan demi ekosistem laut dunia.


Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan Capai Rp 3,9 T hingga Mei

23 Juni 2022

Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan Capai Rp 3,9 T hingga Mei

KKP mencatat hingga bulan Mei 2022, penyaluran KUR mencapai angka Rp 3,95 triliun atau meningkat 33,5 persen dari periode sama di tahun sebelumnya.


Teknologi Kelautan Korea Bantu Tugas Akhir Mahasiswa ITB Survei Perairan Cirebon

4 April 2022

Teknologi Kelautan Korea Bantu Tugas Akhir Mahasiswa ITB Survei Perairan Cirebon

Pusat Riset Kerja Sama Teknologi Kelautan atau MTCRC Korea-Indonesia kembali menggelar proyek riset bersama di Indonesia.


BRIN Buka 14 Fasilitas Laboratorium Canggih untuk Riset Oseanografi

23 Februari 2022

BRIN Buka 14 Fasilitas Laboratorium Canggih untuk Riset Oseanografi

Laboratorium riset ini diharapkan dapat dipergunakan oleh berbagai kalangan, tidak hanya periset BRIN saja.


BRIN Buka Laboratorium Riset Kelautan Modern untuk Coworking Space

22 Februari 2022

BRIN Buka Laboratorium Riset Kelautan Modern untuk Coworking Space

BRIN meresmikan Gedung Laboratorium Terpadu Riset Oseanografi setinggi delapan lantai yang dibangun dari dana hibah senilai lebih dari Rp 100 miliar.


KKP Targetkan Rp 8,98 Triliun untuk Pembiayaan Usaha Tahun 2022

15 Februari 2022

KKP Targetkan Rp 8,98 Triliun untuk Pembiayaan Usaha Tahun 2022

KKP Targetkan Rp 8,98 Triliun untuk program Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA).


Peran Presidensi G-20 Indonesia Menuju Pembangunan Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan

31 Januari 2022

Peran Presidensi G-20 Indonesia Menuju Pembangunan Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan

Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengakselerasi pelaksanaan sustainable ocean economy.