Kasus E-KTP, KPK Resmi Tahan Andi Narogong  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar seusai pemeriksaan di KPK, 24 Maret 2017. Tempo/Danang F.

    Tersangka korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar seusai pemeriksaan di KPK, 24 Maret 2017. Tempo/Danang F.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menuturkan pihaknya mulai hari ini secara resmi menahan tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Andi Agustinus alias Andi Narogong. “KPK telah melakukan penahanan terhadap tersangka AA dalam kasus e-KTP,” kata Basaria di KPK, Jumat, 24 Maret 2017.

    Menurut Basaria, penahanan terhadap Andi dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya untuk mengantisipasi tersangka menghilangkan barang bukti dan mencegah tersangka melarikan diri.
     
    Baca: E-KTP, Ini 6 Alasan KPK Seret Andi Narogong Jadi Tersangka

    Meski demikian, Basaria menuturkan pihaknya siang ini masih memeriksa Andi di KPK setelah ia diperiksa sejak semalam. Pantauan Tempo, Andi baru tampak ke luar dari gedung KPK pukul 13.30. Ia keluar mengenakan baju tahanan KPK. Pengusaha tersebut menolak memberikan komentar atas penetapan dia sebagai tersangka. KPK menahan Andi di rutan C1 cabang Guntur.

    KPK kemarin telah menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri.

    Pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri itu diduga berperan aktif dalam penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP.

    Simak: Kasus E-KTP, Novel Baswedan Bantah Mengancam Miryam Haryani

    Andi bersama-sama dua terdakwa lain, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman, dan pejabat pengambil keputusan Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi hingga merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun, sedangkan proyek e-KTP bernilai total Rp 5,9 triliun.

    KPK menetapkan Andi sebagai tersangka karena ia diduga bertemu dengan terdakwa dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta pejabat Kementerian Dalam Negeri perihal proses penganggaran e-KTP.

    Pada pertemuan itu Andi diduga menjanjikan dana kepada Badan Anggaran, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Dalam Negeri agar memuluskan proses pembahasan. Akibatnya, ia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.