Sidang Kasus Suap Pajak, KPK: Jangan Dikaitkan ke Isu Politik

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Adik ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo bersalaman dengan Terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair seusai memberi kesaksian pada sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pengurusan pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 20 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta persidangan perkara dugaan suap pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia tidak dikaitkan dengan isu politik. Menurut KPK, proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati oleh semua pihak.

"Kalau ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan proses hukum, silakan saja ikuti proses hukum. Saya kira kita sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan tanpa harus dikaitkan isu politik dan isu yang lain,"kata Febri Diansyah, di kantornya, Rabu, 22 Maret 2017.

Baca : Kasus Suap Pajak, KPK Kaji Fakta Sidang Terkait Syahrini, Fadli, Fahri

Febri menjelaskan apa yang muncul dalam persidangan merupakan fakta-fakta persidangan yang harus diperhatikan oleh KPK. Selain itu, dia mengatakan, bila ada fakta-fakta persidangan yang relevan untuk ditangani KPK, akan ditindaklanjuti.

KPK telah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bukti-bukti yang KPK dapatkan pada saat penggeladahan dilakukan selama penyelidikan. "Itu murni proses hukum. Kalau nanti ada informasi-informasi yang relevan dengan perkara ini, dan itu merupakan kewenangan KPK, maka akan dipelajari lebih lanjut," ujarnya.

Simak : Handang: Fadli Zon dan Fahri Hamzah Panutan Program Amnesti Pajak

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut kemunculan namanya dalam sidang suap pengurusan pajak PT EKP dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair sudah direncanakan oleh KPK. Dia pun merasa data tentang dirinya sudah dicari-cari sejak 4 November 2016.

Sebagaimana diketahui, nama Fahri disebut dalam sidang saat jaksa menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan WhatsApp antara Handang dan ajudan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Andreas Setiawan. Dalam dokumen tersebut terpampang nama Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

GRANDY AJI






KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

3 jam lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

8 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

10 jam lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

12 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.


Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

12 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

13 jam lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

14 jam lalu

Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

Juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, M Rifai Darus mengatakan pihaknya tak mau menanggapi soal foto yang dirilis oleh MAKI soal Lukas.


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

14 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.