Gubernur Alex Noerdin: 4 dari 9 Proyek Infrastruktur Terkendala  

Reporter

Editor

Budi Riza

Gubernur Sumsel Alex Noerdin memantau pembangunan infrastruktur LRT dan Jalan Tol. Menurutnya LRT bisa digunakan pertengahan tahun depan TEMPO/PARLIZA HENDRAWAN

TEMPO.CO, Palembang – Pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api dan Pelabuhan Tanjung Carat di Banyuasin, Sumatera Selatan, terkendala pembebasan lahan.

Gubernur Alex Noerdin menjelaskan pembebasan lahan hingga 2016 mencapai 66,13 hektare, dari total 217 hektare yang mesti dibebaskan. Sisa 150,87 akan dibebaskan pada 2017 melalui pihak swasta, yakni PT Sriwijaya Tanjung Carat.

"Akan dibahas di APBD-Perubahan," kata Alex, Minggu, 19 Maret 2017. Selain itu, ada kendala lainnya, yakni progres pengembangan kawasan Tanjung Carat belum terintegrasi dengan KEK TAA.

Baca: Gubernur Alex: Juni 2018 Wong Palembang Bisa Coba LRT

Pada sabtu malam, Alex memanggil seluruh pemangku kepentingan terkait dengan 13 proyek strategis nasional di daerah ini. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan Bendungan Tigadihaji di OKU Selatan, KEK TAA, dan Pelabuhan Tanjung Carat.

Acara yang dihadiri para direktur BUMN ini juga membahas pembangunan Institut Olahraga Indonesia, pembangunan RSUD Provinsi Sumatera Selatan, jalan tol Palindra, jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung, jalan tol Palembang-Tanjung Api-api, dan jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung.

Baca: Alex Noerdin Pastikan Bangun TAA Sesuai Target

Juga ada rencana pembangunan jalur kereta api Prabumulih-Kertapati, kereta api Simpang TAA, kereta api Tanjung Enim-TAA, kereta api Palembang-Jambi, serta light rail transit.

Alex Noerdin menjelaskan sembilan dari tiga belas proyek tidak mengalami kendala, sedangkan empat proyek strategis nasional yang masih terkendala.

Kepala PMU KEK TAA Regina Ariyanti menjelaskan detail engineering design dan feasibility study pelabuhan sudah selesai pada 2016. Pelindo II meminta ada penugasan melalui perpres tentang pengelolaan Pelabuhan Tanjung Carat.

Rekomendasi untuk kegiatan reklamasi Tanjung Carat masih membutuhkan revisi karena ada perubahan kewenangan. Sebelumnya, wilayah hingga 4 mil dari batas darat ke laut merupakan kewenangan bupati. Namun, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, hingga batas 12 mil dari batas darat menuju laut merupakan kewenangan gubernur.

PARLIZA HENDRAWAN






Ketua Satgas Sebut Proyek Pembangunan IKN Sudah Dimulai, Apa Saja ?

16 hari lalu

Ketua Satgas Sebut Proyek Pembangunan IKN Sudah Dimulai, Apa Saja ?

PUPR menyebut sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dimulai.


7 BUMD DKI Tawarkan 15 Proyek Infrastruktur pada Jakarta Investment Forum 2022

30 hari lalu

7 BUMD DKI Tawarkan 15 Proyek Infrastruktur pada Jakarta Investment Forum 2022

DKI Jakarta menawarkan 15 proyek infrastruktur pada ajang Jakarta Investment Forum 2022 yang diadakan bersamaan U20 Mayor Summit.


PII Berikan Penjaminan ke 42 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 476 Triliun

13 Juli 2022

PII Berikan Penjaminan ke 42 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 476 Triliun

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII telah memberikan penjaminan kepada 42 proyek investasi dengan total nilai investasi Rp 476 triliun.


Dodi Reza Alex Disebut Memerintahkan Pengaturan Uang Jatah Proyek

9 Juni 2022

Dodi Reza Alex Disebut Memerintahkan Pengaturan Uang Jatah Proyek

Dodi Reza Alex disebut memerintahkan seseorang untuk mengatur persentase uang jatah bagiannya dari setiap proyek infrastruktur


Jokowi Pamer Bisa Bangun 1.900 Kilometer Jalan Tol

14 April 2022

Jokowi Pamer Bisa Bangun 1.900 Kilometer Jalan Tol

Selama tujuh tahun menjadi Presiden, Jokowi mengatakan sudah ada 1.900 kilometer jalan tol terbangun.


Bupati Nonaktif Dodi Reza Alex Akan Jalani Sidang di PN Palembang

11 Februari 2022

Bupati Nonaktif Dodi Reza Alex Akan Jalani Sidang di PN Palembang

Dodi Reza Alex menjadi tersangka kasus dugaan suap pengerjaan empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin


KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar dari Kantor Bupati Langkat

31 Januari 2022

KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar dari Kantor Bupati Langkat

"Sejauh ini dari perhitungan sementara berjumlah sekitar Rp 2,1 miliar," ujar Ali soal penggeledahan di kantor Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana.


LPSK Siap Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

25 Januari 2022

LPSK Siap Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

LPSK akan memberikan perlindungan bila ada laporan dan permintaan dalam perkara kerangkeng manusia yang diduga libatkan eks Bupati Langkat.


Kasus Dugaan Korupsi di Buru Selatan, KPK Geledah 6 Kantor Dinas

24 Januari 2022

Kasus Dugaan Korupsi di Buru Selatan, KPK Geledah 6 Kantor Dinas

Dari penggeledahan, penyidik KPK mengambil bukti berupa dokumen tentang aliran uang dan barang bukti elektronik.


KPK Sita Dokumen Aliran Uang dalam Kasus Suap Proyek di Buru Selatan

24 Januari 2022

KPK Sita Dokumen Aliran Uang dalam Kasus Suap Proyek di Buru Selatan

KPK saat ini masih mengumpulkan bukti di antaranya dengan memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus suap proyek di Buru Selatan