Maju Pilkada Jawa Barat, Ridwan Kamil Tak Ingin Jadi Kader Partai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil (kiri), meninjau proyek Skywalk Cihampelas, di Bandung, 16 Januari 2017. Instagram.com/@Humasbdg

    Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil (kiri), meninjau proyek Skywalk Cihampelas, di Bandung, 16 Januari 2017. Instagram.com/@Humasbdg

    TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil besar kemungkinan bakal maju ‎dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018. Salah satu partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada pria yang akrab disapa Kang Emil ini adalah Partai NasDem. 

    Meski telah mendapat dukungan dan berkomunikasi dengan partai politik lain, Kang Emil berharap saat diajukan menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat, dia tetap netral dan tidak menjadi kader partai politik mana pun.

    Baca: Relawan: Ridwan Kamil Kelarkan Masalah Bandung dalam Dua Periode

    "Prinsip saya kalau bisa saya tidak masuk anggota partai," ujar Ridwan Kamil saat ditemui di PDAM Tirtawening, Jumat, 17 Maret 2017.

    ‎Ridwan Kamil mengatakan dia ingin mengulang kesuksesan saat bertarung di pemilihan Wali Kota Bandung 2013. Dia dan wakilnya, Oded M. Danial, diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    "Saya melakukan itu saat jadi Wali Kota Bandung dan membuat posisi lebih diterima banyak pihak dan banyak warna. Dan kalau di Bandung saya bisa melakukan itu kenapa tidak (di pilkada Jawa Barat)," katanya mengungkapkan.

    Meski demikian, Ridwan Kamil mengaku tidak menutup kemungkinan akan menjadi kader partai politik saat bertarung pada pemilihan Gubernur Jawa Barat ‎2018. 

    Lihat juga: Cerita M. Nuh Diminta Hasyim Muzadi Kelola Aset NU Rp 1 Triliun

    "‎Bukan tidak mungkin juga saya masuk (kader parpol) juga. Tapi opsi pertama kalau bisa independen dulu. Independen sikapnya, bukan proses politiknya," tuturnya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.