Sidang E-KTP, Pesan Setya Novanto: Bilang Tidak Kenal Saya  

Reporter

Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor Tempo Media Grup, Jakarta, 8 Maret 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini, mengatakan dia pernah menerima titipan pesan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto untuk mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Isi pesan itu diutarakan Diah saat bersaksi dalam sidang e-KTP atau korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik.

Diah mengatakan pesan Setya Novanto disampaikan kepadanya saat acara pelantikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Kala itu, Setya masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Baca juga:
Laporkan Setya Novanto, MAKI Klaim Punya Bukti Foto Pertemuan

"Kebetulan kami berbaris mau salaman sama Ketua BPK yang baru," kata Diah kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017. "Pak Setya Novanto menyampaikan, 'Tolong sampaikan ke Irman, kalau ketemu orang, ditanya, bilang saja tidak kenal saya."

Diah mengatakan ia tak kunjung bertemu dengan Irman setelah itu. Sebab, ia tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dalam Negeri kala itu. Ia pun meminta Zudan Arif Fakrulloh dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan pesan Setya Novanto kepada Irman.

Baca pula: 
Sidang E-KTP, Eks Sekjen Kementerian Dalam Negeri Akui Terima Duit US$ 500 Ribu
Eks Sekjen Kemendagri, 1 dari 14 yang Kembalikan Duit E-KTP

Diah memastikan bahwa pesan itu sudah sampai ke Irman. Sebab, kata dia, Irman sudah mengkonfirmasi kepada penyidik. "Saya tahu pesan sudah disampaikan karena saya sudah dikonfirmasi kepada Irman oleh penyidik," tuturnya.

Irman didakwa bersama Sugiharto, Diah, Setya Novanto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan proyek e-KTP, sehingga membuat negara rugi Rp 2,3 triliun. Pada perkara ini, Setya Novanto disebut ikut mengawal agar pendanaan proyek senilai Rp 5,9 triliun ini mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dukungan Setya Novanto terungkap saat Diah membeberkan adanya pertemuan antara dia, Irman, Sugiharto, Andi Agustinus, dan Setya Novanto di Hotel Gran Melia pada Februari 2010. Dalam pertemuan yang singkat, Setya mengatakan, "Di Departemen Dalam Negeri ada program e-KTP, ayo kita jaga bersama-sama," ucapnya.

MAYA AYU PUSPITASARI






Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

39 menit lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Terbaru RKUHP, Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

5 jam lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

1 hari lalu

Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

Bung Karno merupakan kepala negara/pemerintahan yang paling sering datang ke Phnom Penh.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

1 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

2 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

2 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

2 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

2 hari lalu

Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

TB Hasanuddin, memproyeksikan lima poin yang ditanyakan kepada calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.


Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

2 hari lalu

Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman berharap draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa disahkan hari ini.


YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

2 hari lalu

YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

Isnur menilai jika pasal antidemokrasi di RKUHP dipaksakan berpotensi digunakan secara serampangan, mengingat rendahnya etika pejabat negara