Wacana Provinsi Madura, Bupati Sumenep Setuju Pemekaran Wilayah  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Logo kabupaten Sumenep, Jawa Timur. wikipedia.org

TEMPO.CO, Pamekasan - Bupati Sumenep, Jawa Timur, A. Busro Karim, setuju wilayahnya dimekarkan untuk memenuhi kebutuhan minimal jumlah kabupaten sebagai prasyarat pembentukan Provinsi Madura.

"Saya ini kan dipilih oleh rakyat, tidak etis jika rakyat saya menginginkan agar Sumenep dimekarkan lalu saya menolak," katanya di sela pembukaan seminar "Madura Menjadi Provinsi" di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Madura, Sabtu malam, 11 Maret 2017.

Baca: Anggaran Terbatas, Pemerintah Kembali Tunda Pemekaran Daerah

Pemekaran Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wacana yang berkembang dalam berbagai diskusi dan kajian ilmiah yang digelar kelompok masyarakat di Pulau Garam selama ini.

Rencananya, kabupaten paling timur di Pulau Madura ini akan dibagi menjadi Kabupaten Sumenep seperti nama saat ini dan kabupaten kepulauan. Konsekuensinya, Sumenep akan kehilangan sumber minyak dan gas bumi yang ada di kepulauan.

"Ya kalau sudah pisah, tentu kita tidak akan bicara soal migas lagi," kata Busro Karim.

Seminar Nasional bertema "Madura Menjadi Provinsi" dibuka oleh Kepala Bakorwil IV Pamekasan Azhar mewakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Seminarnya sendiri dilaksanakan pada Ahad, 12 Maret 2017, mulai pukul 08.00 WIB.

"Seminar kali ini hanya untuk menyamakan persepsi, antara masing-masing kabupaten yang ada di Madura," katanya.

Simak pula: Raja Salman Akan Terbang ke Jepang, Bandara Ngurah Rai Diperketat

Seminar menghadirkan narasumber pakar hukum tata negara Prof Machfud Md., pakar ekonomi Prof Didik J. Rachbini, pakar sosial-politik Prof Siti Zuhro, dan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOP Ditjen Otonomi Daerah Safrizal Z.A.

Seminar "Madura Menjadi Provinsi" ini diikuti bupati, wakil bupati, ketua DPRD, ketua komisi dan fraksi, akademisi, tokoh masyarakat dan pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Madura.

ANTARA






Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

3 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

4 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.


Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

4 hari lalu

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

6 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

9 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

18 hari lalu

Hari Pamong Praja, Lengkap Ihwal Satpol PP: Tugas dan Fungsinya

Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah.


Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

20 hari lalu

Tekan Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Mendagri Minta Pemda Bertindak Cepat

Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada Pemda untuk melakukan tindakan cepat adanya Inflasi yang disebabkan harga BBM naik


Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

32 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

Hubungan yang terjaga baik diyakini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengumpulan zakat di daerah.


Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

39 hari lalu

Jokowi Minta Mendagri Siapkan Aturan agar Anggaran Tak Terduga Bisa Dipakai Atasi Inflasi

Jokowi meminta pemerintah daerah memakai pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi tekan inflasi


Sri Mulyani: Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Masih Tinggi Rp 212,4 Triliun

46 hari lalu

Sri Mulyani: Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Masih Tinggi Rp 212,4 Triliun

Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana pemerintah daerah di perbankan masih tinggi atau sebesar Rp 212,4 triliun.