Mantan Penasihat KPK Ini Minta Tjahjo Kumolo Stop Proyek E-KTP  

Reporter

Editor

Elik Susanto

ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Palu - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Alasannya, selain perkaranya masih dalam proses hukum, proyek senilai Rp 5,9 triliun ini ada kerugian negara.

Permintaan itu disampaikan Abdullah Hehamahua setelah memberikan ceramah ilmiah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah. Acara ceramah berlangsung di auditorium perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tersebut, Jumat, 10 Maret 2017.

Baca:
Suap E-KTP Mengalir sampai Jauh

"Sebaiknya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara pencetakan dan pengadaan blangko e-KTP, karena proyek e-KTP sedang diproses hukum dan ada dugaan kerugian negara atas kegiatan tersebut," kata Abdullah Hehamahua.

Abdullah Hehamahua menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri perlu berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan database wajib e-KTP. Menurut dia, sampai saat ini database untuk wajib e-KTP bagi penduduk Indonesia belum final atau belum dapat dijadikan patokan pengadaan blangko pembuatan dan perekaman e-KTP.

Lihat Juga:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Untuk itu, kata Abdullah Hehamahua, Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan perbaikan database jumlah wajib e-KTP. "Saran saya Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan perbaikan database dengan melibatkan instansi lain. Ini untuk penguatan data jumlah masyarakat yang layak memiliki e-KTP."

Abdullah Hehamahua datang ke Palu disambut Rektor IAIN Zainal Abidin. Ia memberi ceramah ilmiah di hadapan 500 mahasiswa dari berbagai fakultas, dengan tema peta pergulatan politik nasional.

Baca:
9 Politikus Ini Kompak Menyangkal Terima Duit E-KTP

Kasus proyek e-KTP menyeret puluhan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat dan sejumlah pejabat, serta kalangan swasta. Mereka diduga terlibat dalam bagi-bagi duit proyek e-KTP sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun. Proyek e-KTP yang seharusnya selesai, sampai kini belum beres.

Perkara korupsi e-KTP sedang dalam proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Kamis, 9 Maret 2017, dengan terdakwa dua pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

ANTARA | ELIK S.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

6 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

13 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

14 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

14 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

16 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

17 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

20 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

21 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

21 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif