Mantan Penasihat KPK Ini Minta Tjahjo Kumolo Stop Proyek E-KTP  

Reporter

Editor

Elik Susanto

ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Palu - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Alasannya, selain perkaranya masih dalam proses hukum, proyek senilai Rp 5,9 triliun ini ada kerugian negara.

Permintaan itu disampaikan Abdullah Hehamahua setelah memberikan ceramah ilmiah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah. Acara ceramah berlangsung di auditorium perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tersebut, Jumat, 10 Maret 2017.

Baca:
Suap E-KTP Mengalir sampai Jauh

"Sebaiknya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara pencetakan dan pengadaan blangko e-KTP, karena proyek e-KTP sedang diproses hukum dan ada dugaan kerugian negara atas kegiatan tersebut," kata Abdullah Hehamahua.

Abdullah Hehamahua menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri perlu berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan database wajib e-KTP. Menurut dia, sampai saat ini database untuk wajib e-KTP bagi penduduk Indonesia belum final atau belum dapat dijadikan patokan pengadaan blangko pembuatan dan perekaman e-KTP.

Lihat Juga:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Untuk itu, kata Abdullah Hehamahua, Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan perbaikan database jumlah wajib e-KTP. "Saran saya Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan perbaikan database dengan melibatkan instansi lain. Ini untuk penguatan data jumlah masyarakat yang layak memiliki e-KTP."

Abdullah Hehamahua datang ke Palu disambut Rektor IAIN Zainal Abidin. Ia memberi ceramah ilmiah di hadapan 500 mahasiswa dari berbagai fakultas, dengan tema peta pergulatan politik nasional.

Baca:
9 Politikus Ini Kompak Menyangkal Terima Duit E-KTP

Kasus proyek e-KTP menyeret puluhan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat dan sejumlah pejabat, serta kalangan swasta. Mereka diduga terlibat dalam bagi-bagi duit proyek e-KTP sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun. Proyek e-KTP yang seharusnya selesai, sampai kini belum beres.

Perkara korupsi e-KTP sedang dalam proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Kamis, 9 Maret 2017, dengan terdakwa dua pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

ANTARA | ELIK S.






KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

1 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

2 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

2 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

2 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

2 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

2 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

3 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

3 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

3 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

4 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud