Hindari Perdagangan Manusia, Perketat Pengurusan Paspor Umrah

Reporter

Sejumlah jemaah haji Indonesia asal Sumedang, Jawa Barat, bersiap melakukan ibadah Umrah setibanya di Mahbez Jin, Mekkah, (21/10). Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekkah, dan pada puncaknya akan mencapai 221.000 jamaah. ANTARA/Saptono

TEMPO.CO, Makassar - Pengurusan paspor bagi warga negara Indonesia atau WNI yang ingin melaksanakan haji atau umrah semakin diperketat. Setelah diterbitkannya surat edaran nomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan tenaga kerja Indonesia non prosedural.

"Ini demi mencegah terjadinya perdagangan manusia. Karena marak WNI di luar negeri menjadi korban tindak pidana perdagangan orang," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Ramli H.S di kantornya, Jumat 10 Maret 2017.

Baca juga: Sebelum Umrah, Catat Lima Nasihat Menteri Agama

Karena itu, lanjut dia, ada sejumlah syarat tambahan jika masyarakat ingin mengurus paspor untuk ke Tanah Suci. Di antaranya calon jemaah harus melampirkan rekomendasi dari Kantor Perwakilan Agama Kabupaten/Kota. "Ini bisa dilakukan secara kolektif oleh travel agent yang diajukan ke kantor agama di kabupaten maupun kota," kata  dia.

Karena menurutnya, banyak tindak pidana perdagangan orang yang menjadi salah satu modus operandinya berangkat ke luar negeri dengan alasan umrah. "Banyak yang menggunakan visa ziarah di Tanah Suci, tapi nyatanya tidak pulang, malah bekerja di sana. Syukur-syukur kalau tidak bermasalah, tapi ini sebagian besar bermasalah," ujar Ramli.

Sehingga, lanjut dia, itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa imigrasi meminta rekomendasi tersebut harus ada dari Kemenang setempat. "Supaya jelas, pada saat diterbitkan paspornya. Nanti di tempat pemeriksaan imigrasi di air port petugas akan memeriksa tiket berangkat dan pulang. Itu salah satu persyaratannya kalau memang dia mau umrah, tentunya punya tiket pulang," katanya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Abdul Wahid Thahir mengatakan bahwa pengalaman selama ini banyak warga yang berangkat ke luar negeri dengan hanya mengantongi visa umrah saja, tapi ternyata dimanfaatkan untuk tinggal dan kerja. "Itulah kita kaji ulang dan kita kerja sama dengan imigrasi dan harus juga ada rekomendasi dari Kemenag," kata Wahid.

Selain itu, lanjut dia, untuk mendapat rekomendasi tersebut maka harus memperlihatkan travel yang digunakan, apakah sudah berizin atau tidak?. "Kalau travelnya punya izin langsung kita berikan rekomendasi. Karena banyak umat kita gunakan travel abal akhirnya bermasalah terkatung-katung di negara lain. Jadi ini harus sesuai aturan semua lalu dikeluarkan paspor," katanya.

DIDIT HARIYADI

Simak: Dipimpin Wiranto, Pemakaman Mohammad Maruf Berlangsung Khidmat






Mengapa Orang Bisa Kena Cekal atau Pencegahan ke Luar Negeri?

22 hari lalu

Mengapa Orang Bisa Kena Cekal atau Pencegahan ke Luar Negeri?

Cekal atau pencegahan dalam keimigrasian larangan bersifat sementara terhadap orang tertentu keluar negeri, karena alasan tertentu


Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

23 hari lalu

Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keimigrasian.


Jokowi Sentil Layanan Imigrasi Tak Maksimal, Apa itu KITAS dan Visa on Arrival?

23 hari lalu

Jokowi Sentil Layanan Imigrasi Tak Maksimal, Apa itu KITAS dan Visa on Arrival?

Presiden Jokowi mengkritik keras layanan Ditjen Imigrasi terkait layanan Visa on Arrival hingga KITAS yang tak maksimal. Apakah itu KITAS dan VoA ini


F8 Makassar Mendorong Sektor Ekonomi Kreatif Bertumbuh

24 hari lalu

F8 Makassar Mendorong Sektor Ekonomi Kreatif Bertumbuh

Ada tiga simbol utama yang selalu muncul di setiap F8 Makassar, yakni anak-anak, keterlibatan difabel, dan pertunjukan kolosal.


Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

24 hari lalu

Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di kantor Imigrasi.


Jokowi Minta Layanan Imigrasi Bukan Mengontrol, tapi Memudahkan

24 hari lalu

Jokowi Minta Layanan Imigrasi Bukan Mengontrol, tapi Memudahkan

Menurut Jokowi, perubahan layanan imigrasi harus dilakukan bila Indonesia menginginkan arus investasi jadi lebih baik dan jumlah wisatawan meningkat.


Alasan Jerman Tolak Paspor Tanpa Tanda Tangan Meski Ada Pengesahan

48 hari lalu

Alasan Jerman Tolak Paspor Tanpa Tanda Tangan Meski Ada Pengesahan

Untuk mengatasi masalah dengan Jerman, Imigrasi bersama Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan nota diplomatik dan spesimen dokumen paspor.


Paspor Tanpa Kolom Tanda Tangan Ditolak Jerman, Ditjen Imigrasi Minta Maaf

53 hari lalu

Paspor Tanpa Kolom Tanda Tangan Ditolak Jerman, Ditjen Imigrasi Minta Maaf

Ditjen Imigrasi menyatakan sedang membahas soal masalah paspor tanpa kolom tanda tangan Indonesia yang ditolak oleh Jerman.


Inilah Alasan Nama Ujung Pandang Berganti Jadi Makassar

7 Juli 2022

Inilah Alasan Nama Ujung Pandang Berganti Jadi Makassar

Kota Makassar ternyata pernah mengalami dinamika pergantian nama. Dari mulanya bernama Makassar berganti jadi Ujung Pandang, hingga menjadi Makassar kembali. Lantas, apa alasan pergantian nama tersebut?


Mengenal Apa itu Visa on Arrival

6 Juni 2022

Mengenal Apa itu Visa on Arrival

Sebelumnya, Vsa on Arrival alias VoA hanya bisa dimanfaatkan oleh 60 negara saja. Apa itu Visa on Arrival?