Disebut dalam Dakwaan Kasus E-KTP, Ganjar Pranowo: Santai  

Reporter

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Purwokerto - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku merasa lega pernah dikonfrontasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan aliran dana pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

"Mungkin jarang yang muat kemarin, waktu saya diperiksa KPK, saya dikonfrontir. Saat dikonfrontasi itu, seseorang itu ditanya KPK apakah Anda memberi kepada Pak Ganjar? 'Oh enggak-enggak' (jawaban orang itu). Lega saya," kata Ganjar di Purwokerto, setelah melepas peserta jelajah sepeda Kompas Bike-Tribun Gayeng, Jumat, 10 Maret 2017.

Baca: Kasus E-KTP, Ganjar: KPK Perhadapkan Saya dengan Saksi Lain

Dalam surat dakwaan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto itu, nama Ganjar Pranowo yang kala itu menjadi Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, disebutkan menerima dari Miryam S. Haryani sebesar US$ 25 ribu. Dalam bagian lain dalam dakwaan itu disebutkan, Andi Agustinus juga memberikan Ganjar uang US$ 500 ribu.

Ganjar mengaku tetap merasa santai meskipun namanya banyak disebut dalam kasus e-KTP. "Santai. Disebut saja biasa, sebelum disebut juga kita sudah tahu, karena dakwaannya sudah bocor," kata dia.

Meski demikian, Ganjar mengaku belakangan ini banyak mendapatkan pertanyaan soal kasus e-KTP, dan itu cukup mengganggu kinerjanya. "Menganggu karena banyak yang tanya, semua tanya, tapi sudah saya jelaskan kepada mereka," tuturnya.

Sebelumnya, Ganjar juga telah diperiksa KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Pada Desember 2016, Ganjar menjadi saksi bagi dua tersangka kasus tersebut, Sugiarto dan Irman. Selama pemeriksaan, Ganjar mengaku banyak ditanya soal proses penganggaran.

Baca: Korupsi E-KTP, Ganjar Pranowo Bantah Terima Uang

Nama Ganjar Pranowo saat itu yang menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI disebut jaksa dalam dakwaan. Mantan anggota DPR itu disebut telah menerima aliran dana pengadaan e-KTP sebesar US$ 520 ribu.

Hal tersebut disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017, saat membacakan dakwaan dalam kasus korupsi e-KTP dengan dua terdakwa, yakni Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Imran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

ANTARA | MAYA AYU PUSPITASARI






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

7 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

9 jam lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Investasi Uni Eropa di Jawa Tengah 4,9 Juta Dolar, Ganjar: Belum Banyak

10 jam lalu

Investasi Uni Eropa di Jawa Tengah 4,9 Juta Dolar, Ganjar: Belum Banyak

Nilai investasi dari negara anggota Uni Eropa di Jawa Tengah baru 4,9 US Dollar.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

14 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

15 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

17 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

18 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

20 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan