Nama Besar dalam Kasus E-KTP, Siapakah Melchias Mekeng Itu?  

Reporter

Anggota DPR Melchias Marcus Mekeng. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusutan perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP menyeret sejumlah nama pejabat. Salah satunya Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Melchias Marcus Mekeng.

Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Melchias Mekeng menerima duit US$ 1,4 juta dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma Andi Agustinus. Dugaan tersebut diungkapkan dalam sidang pembacaan dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Baca juga:
Nama Besar Kasus E-KTP, Peran Setya Novanto dalam Dakwaan Jaksa

Mekeng merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya. Ia memulai kariernya sebagai anggota DPR pada 2004 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I. Lima tahun kemudian, Mekeng terpilih menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar). Pada 28 Agustus 2012, ia mengundurkan diri dari Banggar.

Pada April 2015, Mekeng dimutasi ke Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Namun, tak sampai satu tahun, yaitu pada Januari 2016, ia kembali bertugas di Komisi XI dan ditunjuk sebagai ketua.

Baca pula: Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly

Mekeng sempat mengikuti bursa pemilihan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Namun langkahnya terhenti setelah lolos dua tahap seleksi.

Sepanjang kiprahnya di DPR, bukan kali ini saja Mekeng diduga terlibat korupsi. Ia pernah dituduh menyalahi wewenang sebagai pemimpin Banggar dengan ikut bagian dalam penyalahgunaan uang program Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPIP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2011. Proyek tersebut bernilai sekitar Rp 7,7 triliun. Tuduhan dilontarkan mantan anggota Banggar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Wa Ode Nurhayati, yang kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Mekeng juga pernah dipanggil KPK terkait dengan kasus suap wisma atlet di Hambalang, Bogor. Namanya disebut Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus tersebut.

VINDRY FLORENTIN | BERBAGAI SUMBER

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

9 jam lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

1 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

1 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

2 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

2 hari lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

3 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

3 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.


Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

3 hari lalu

Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

DPR RI terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri