Hari Ini Sidang e-KTP, Setya Novanto Tahu Namanya Ada di Dakwaan

Reporter

Editor

Elik Susanto

Ketua DPR, Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua DPR Setya Novanto mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus korupsi proyek KTP Elektronik atau e-KTP. Setya Novanto mengakui telah melihat dakwaan jaksa penuntut yang bocor dan beredar di kalangan media, yang di dalamnya menyebutkan namanya.

Setya Novanto berharap pengusutan kasus proyek senilai Rp 5,9 triliun ini jangan sampai menimbulkan kegaduhan politik. "Saya sebagai Ketua DPR mendukung supremasi hukum dan ini bisa diusut tuntas, itu yang saya harapkan. Saya sampaikan juga ke KPK agar tidak ada kegaduhan politik," kata Setya Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Baca: Setya Novanto Minta Tak Gaduh, KPK: Pengusutan e-KTP Jalan Terus

Lebih lanjut Setya Novanto menyatakan membantah ada pertemuan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Andi Narogong terkait proyek KTP-E tersebut. "Saya tidak pernah menerima apa pun dari proyek e-KTP. Semua sudah disampaikan di KPK dan saya klarifikasi sejelas-jelasnya."

Ketua Umum Partai Golkar itu mengakui pernah bertemu Andi Narogong namun dalam kapasitas jual beli kaos, ketika dirinya masih menjabat Bendahara Umum Partai Golkar. Setya Novanto juga membantah terlibat proses penganggaran proyek tersebut ketika dirinya menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR dan tidak ada komunikasi dengan Andi Narogong terkait hal tersebut.

"Saya sebagai pimpinan Fraksi Gokar ketika itu hanya menerima laporan-laporan yang dilakukan ketua komisi dari Fraksi Golkar secara lisan. Hal itu disampaikan dalam pleno fraksi yang dilakukan sebulan sekali," kata Setya Novanto.

Baca: Sidang Kasus E-KTP, Ini Penyebab KPI Kritik Larangan Siaran Live

Setya Novanto menjelaskan, mekanisme pembahasan proyek e-KTP ada di panitia anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR dan di Komisi II DPR saat itu. Dia menyangkal dirinya sebagai Ketua Fraksi Golkar terlibat soal anggaran KTP-E karena dalam memutuskan sesuatu tidak bisa sendiri namun perlu persetujuan anggota lain.

"Fraksi Golkar dalam memutuskan persetujuan sebuah proyek tidak bisa sendiri, harus dengan persetujuan fraksi-fraksi lain. Anggota Fraksi Golkar saat itu 101 orang di DPR," ujar Setya Novanto  sembari menambahkan tidak tahu anggota DPR mana saja yang menerima aliran dana dari proyek e-KTP.

Hari ini, Kamis, 9 Maret 2017, dijadwalkan sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Agenda sidang yaitu pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut. Dalam dakwaan itulah muncul nama-nama terkenal. Di antaranya ada anggota DPR periode 2009-2014.

AHMAD FAIZ | ANTARA






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

6 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

14 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

15 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

17 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

18 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

18 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

20 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

21 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

21 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif