3 Kasus Korupsi yang Modusnya Mirip Kasus E-KTP

Reporter

ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Pengaturan duit bancakan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) terjadi sebelum pelaksanaan. Negara merugi Rp 2,3 triliun dari nilai total proyek Rp 5,9 triliun. Dalam pelaksanaannya pun, banyak masalah membelit. Berikut ini kasus yang ditangani KPK, yang polanya mirip dengan kasus e-KTP.

Baca: E-KTP, Politikus Golkar-Demokrat Diduga Terima Dana Terbesar

1. Proyek Hambalang
Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional
Luas lahan: 31,2 hektare
Lokasi: Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Target selesai: 2012 (Mangkrak)
Jumlah Anggaran APBN: Rp 1,175 triliun ditambah untuk pengadaan peralatan Rp 1,4 triliun
Pemenang tender: Adhi Karya (70 persen) dan Wijaya Karya (30 persen)
Uang yang sudah diterima Adhi-Wika: Rp 471,71 miliar
Uang yang sudah dikeluarkan Adhi-Wika ke pihak tertentu: Rp 34,54 miliar
Kerugian: Rp 463,67 miliar (Audit II BPK)

2. Proyek simulator kemudi anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri
Nilai proyek: Rp 196,8 miliar
Kerugian negara: Rp 121,8 miliar

3. Kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2007. Nilai proyek: Rp 180 miliar

HUSSEIN ABRI DONGORAN

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP



KPK



Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

4 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

2 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

2 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

3 hari lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

3 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.