Suap Patrialis Akbar, KPK Geledah Kantor Bea Cukai Pusat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Hakim MK Patrialis Akbar berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di gedung KPK, Jakarta, 22 Februari 2017. Tersangka kasus dugaan suap terkait dengan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan itu diperiksa selama sembilan jam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mantan Hakim MK Patrialis Akbar berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di gedung KPK, Jakarta, 22 Februari 2017. Tersangka kasus dugaan suap terkait dengan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan itu diperiksa selama sembilan jam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Bea Cukai Pusat di Rawamangun, Jakarta Timur, siang ini, Senin, 6 Maret 2017. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

    "Siang ini, KPK lakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai Pusat di Rawamangun terkait penyidikan kasus indikasi suap terhadap Hakim MK, PAK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin, 6 Maret 2017.

    Baca juga:
    KPK: Patrialis Akbar Bocorkan Draf Lebih dari Sekali

    Patrialis Akbar tertangkap tangan penyidik KPK pada Rabu malam, 25 Januari 2017. Ia diduga menerima suap dari pengusaha daging impor, Basuki Hariman, sebesar Sin$ 200 ribu untuk mengabulkan sebagian gugatan uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan itu.

    Uji materi Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 itu diregistrasi pada 29 Oktober 2015 dengan nomor perkara 129/PUU-XIII/2015. Ada enam pihak yang menjadi pemohon, salah satunya adalah Teguh Boediyana, seorang peternak sapi. Sedang Patrialis menjadi salah satu hakim dari sembilan hakim yang memutus perkara tersebut.

    Baca pula:
    Jadi Tersangka, Patrialis Akbar: Demi Allah Saya Dizalimi

    Meski tak masuk dalam daftar nama penggugat, Basuki mengaku memiliki kepentingan dalam dikabulkannya gugatan perkara nomor 129 itu. Pemiliki 20 perusahaan itu mengklaim bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 akan merugikan bisnisnya.

    Sebelumnya penyidik KPK pernah menggeledah kantor Basuki di PT Sumber Laut Perkasa, Sunter, Jakarta Utara. Pada penggeledahan itu penyidik menemukan 28 cap atau stempel yang bertuliskan nama sejumlah kementerian atau direktorat jenderal di Indonesia serta organisasi internasional. Stempel tersebut diduga berkaitan dengan kegiatan impor daging sapi.

    Stempel-stempel itu di antaranya diduga milik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, ditemukan beberapa label halal yang tertulis dari negara pengekspor daging, seperti Australian Halal Food Services, Islamic Coordinating Council of Victoria, Queenslan, Kanada, dan Cina.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak:
    Patrialis Akbar Ditangkap KPK, Apa Kata Mereka? (01)
    Patrialis Akbar Ditangkap KPK, Apa Kata Mereka? (02)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.