Rusuh Lapas Jambi, Yasonna: Evaluasi Siapa Bertanggung Jawab

Reporter

Petugas mengembalikan warga binaan ke dalam Lapas Klas II A Jambi usai dievakuasi setelah terjadi kericuhan. Puluhan warga binaan perempuan yang sempat dievakuasi untuk mendapatkan perawatan, dikembalikan ke dalam lapas pada Kamis siang, 2 Maret 2017. ANTARA/Wahdi Septiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan akan melakukan investigasi kasus kerusuhan dan pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi. Para penghuni penjara itu mengamuk dan sebagian kabur pada Rabu malam, 1 Maret 2017 lalu.

"Kami evaluasi siapa yang bertanggung jawab, apakah ada kelalaian prosedur tetap dan lain-lain," kata Yasonna, Kamis, 2 Maret 2017, di kantor Presiden, Jakarta. Kementerian telah mengirim Direktur Keamanan dan Ketertiban Kementerian Hukum dan HAM ke lokasi untuk memeriksa langsung kondisi di sana.

Kerusuhan dan pembakaran di Lapas Jambi ini menyebabkan ruang koperasi dan aula ludes terbakar. Selain itu, kaca-kaca gedung lapas pecah akibat lemparan batu oleh para narapidana yang mengamuk.

Baca juga: Korea Utara Sebut Kim Jong-nam Kena Serangan Jantung

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Desak mengatakan kerusuhan itu bermula saat pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi bersama Kepolisian Daerah Jambi dan BNN akan melakukan razia narkoba di lapas. Razia itu dilakukan setelah pihak lapas menemukan 20 napi yang positif menggunakan narkoba pada 28 Februari lalu. “Itu kan artinya di dalam lapas ada narkoba,” kata dia. Di luar dugaan, para napi bereaksi hingga terjadi keributan dan pembakaran.

Selain penghuni lapas, Wayan mengatakan ada seorang petugas sipir yang terlibat dalam penyelundupan narkoba ke dalam lapas. “Untuk dia, kami sudah ambil tindakan,” kata dia.

Menurut Wayan, kondisi lapas yang terlalu sesak menyebabkan para terpidana mudah terpancing emosi. Lapas itu dihuni sekitar 1.700 narapidana, padahal hanya berkapasitas 300 orang. Kondisinya bisa dibilang tak layak karena mereka sering mengeluh soal ketersediaan air.

Belum lagi persoalan minimnya jumlah petugas keamanan. Perbandingan jumlah penjaga dan terpidana di Lapas Jambi adalah 1:200. “Karena itu, potensi kerusuhan selalu ada,” tutur dia.

Baca juga: Heboh DPR Sambut Raja Salman: Grogi Hingga Berebut Selfie

Seusai kerusuhan, kepolisian dan TNI menjaga ketat lingkungan sekitar lapas. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi Bambang Palasara mengatakan, untuk sementara, lapas belum memberikan pelayanan masyarakat.

"Pelayanan terpaksa kami hentikan dulu, termasuk keluarga napi yang ingin mengunjungi anggota keluarganya yang dibina di sini,” kata dia. Bambang mengatakan pihaknya segera memperbaiki gedung yang dibakar agar pelayanan lapas kembali normal.

Akibat kerusuhan ini, ada empat tahanan yang kabur. Hal tersebut diutarakan Kepala Polisi Daerah Jambi Brigjen Yazid Fanani. “Kami ketahui itu setelah pengecekan terhadap tahanan sekitar pukul 05.00. Kini dalam pengejaran petugas," ucapnya.

NINIS CHAIRUNNISA | AMIRULLAH SUHADA | SYAIPUL BAKHORI






Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

4 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

4 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

5 hari lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

6 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

21 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

21 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

21 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

23 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

23 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

23 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?