Sistem E-KTP Disebut Terancam Lumpuh, Ini Tanggapan Kemdagri  

Reporter

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan A. F memberikan keterangan perihal penemuan 36 E-KTP illegal dari Kamboja. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah membantah sistem administrasi kependudukan terancam lumpuh. Menurut dia, sistem kependudukan e-KTP masih berjalan dengan baik.

"Sistem administrasi kependudukan KTP elektronik berjalan baik walaupun untuk perekaman baru tertunda proses penunggalan," kata Zudan dalam pesan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses lelang pengadaan jasa pemeliharaan proyek tersebut.

Zudan pun memastikan, selama Januari-Februari 2017, perekaman dan pencetakan e-KTP masih berlangsung. Dalam periode tersebut, Zudan mengklaim terdapat sekitar 101.798 keping e-KTP yang dicetak.

Sebelumnya, Koran Tempo memberitakan kelangsungan proyek KTP yang berbasis nomor induk kependudukan tersebut terancam. PT Biomorf Lone Indonesia, penyedia solusi sistem manajemen data e-KTP, mengklaim belum dibayar dan melanjutkan layanan. Biomorf mengakui jumlah tagihan perusahaan kepada pemerintah mencapai Rp 540 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan mengusut korupsi proyek tersebut. Proyek pun terhenti sejak akhir 2016 lantaran kehabisan blanko kartu. Presiden Direktur Biomorf Kevin Johnson mengatakan telah membagi sebagian kode sumber e-KTP kepada kementerian. Perusahaan masih menguasai sebagian kode lain, termasuk kata kunci untuk masuk server.

Untuk e-KTP, Zudan memastikan data penduduk Indonesia tersimpan aman dalam server database kependudukan yang berada di kantor kementerian, Jalan Medan Merdeka Utara. Sedangkan pelayanan SIAK dilakukan di Kalibata, Jakarta Selatan. DRC Batam, Kepulauan Riau, untuk melapis seluruh data e-KTP penduduk Indonesia.

ARKHELAUS W. | TEMPO

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

17 jam lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

18 jam lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

1 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

10 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

12 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

14 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

17 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

18 hari lalu

Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

Ketua Fraksi Golkar minta semua fraksi yang ada di DPRD dilibatkan pilih calon pengganti Anies Baswedan, tidak hanya lima orang pimpinan DPRD DKI.


Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

18 hari lalu

Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

DPRD DKI Jakarta dapat mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan


Anies Heran Jakarta Terus Diberitakan soal Rapat Usulan pemberhentian Gubernur

23 hari lalu

Anies Heran Jakarta Terus Diberitakan soal Rapat Usulan pemberhentian Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut rapat usulan pemberhentian gubernur oleh DPRD adalah proses yang dialami semua daerah