Raja Salman ke DPR, 1.500 Personel Polri dan TNI Disiagakan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyambut kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Maret 2017. Foto Istimewa/Biro Pers Istana Kepresidenan.

    Presiden Jokowi menyambut kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Maret 2017. Foto Istimewa/Biro Pers Istana Kepresidenan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komandan Pasukan Pengamanan Dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ajun Komisaris Besar Harry Ardyanto, mengatakan satuannya menyiapkan 450 petugas untuk mengamankan kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, Kamis, 2 Maret 2017.

    Menurut Harry, untuk menyambut kedatangan Raja Salman, prosedur pengamanan yang diberlakukan seperti pengamanan terhadap presiden. Sebab, tamu Dewan Perwakilan Rakyat kali ini setingkat kepala negara.

    Baca: Sambut Raja Salman, Pelajar Bogor Berpakaian Adat

    Selain dari Pamdal, pasukan pengamanan kunjungan Raja Salman di DPR akan ditambah dari Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia yang berjumlah sekitar 1.500 personel.

    Harry menuturkan, saat kunjungan Raja Salman, Gedung Nusantara akan berstatus ring satu. Sedangkan ring dua di sekitar halaman DPR dan ring tiga di luar DPR.

    Saksikan: Raja Salman; Penguasa Tajir dari Gurun Tandus

    "Komando pengamanan di ring satu oleh Paspampres, ring dua oleh Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, serta ring tiga oleh Polda," ucapnya saat dihubungi, Rabu, 1 Maret 2017.

    Baca: Raja Salman Tiba di Halim, Langsung Menuju Istana Bogor

    Para tamu yang akan berkunjung ke DPR, ujar Harry, bisa masuk melalui pintu belakang. Adapun pintu depan akan digunakan untuk para undangan dan rombongan Raja Salman. "Bukannya membeda-bedakan, tapi kami minta pengertian saja," katanya.

    Menurut dia, tamu yang akan datang selain rombongan Raja Salman adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, dan para menteri Kabinet Kerja.

    AHMAD FAIZ

    Video Terkait:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.